Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum mengumumkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Masing-masing paslon telah menyerahkan laporan kekayaan tersebut dari KPK, kemudian KPU memfasilitasi pengumuman laporan tersebut.
"Berdasarkan surat yang diterima KPU tertanggal 12 April 2019 kepada KPU RI yang memberikan surat kuasa pada KPU RI untuk mengumumkan LHKPN. Untuk paslon nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto, total harta kekayaan per 9 Agustus 2018 Rp1.952.013.493.659," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (12/4).
"Selanjutnya untuk Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, total harta kekayaan total kekayaan per 14 Agustus 2018 sebanyak Rp5.099.960.524.965," sambungnya.
Baca juga: Perlu Sanksi untuk Mereka yang Lalai dengan LHKPN
Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2018 yang mengatur pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan hasil verifikasi dan klarifikasi KPK kepada masyarakat dengan fasilitasi KPU.
"Jadi ini laporan yang sudah diserahkan ke KPK, hasil verifikasinya sudah disampaikan ke KPU," jelas Arief.
Adapun Rincian LHKPN Paslon 02, sebagai berikut;
Prabowo Subianto
A. Harta Tanah dan Bangunan: Rp 230.443.030.000
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp 1.432.500.000
C. Harta bergerak lainnya: Rp 16.418.227.000
D. Surat berharga: Rp 1.701.879.000.000
E. Kas dan setara kas: Rp 1.840.736.659
F. Harta lainnya: Rp 0 (nihil)
G. Hutang: Rp 0 (nihil)
Total: Rp1.952.013.493.659
Sandiaga Uno
A. Harta Tanah dan Bangunan: Rp 191.644. 398.989
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp 325.000.000
C. Harta bergerak lainnya: Rp 3.200.000.000
D. Surat berharga: Rp 4.707.615.685.758
E. Kas dan setara kas: Rp 495. 908.363.438
F. Harta lainnya: Rp 41.295.212.159
G. Hutang: Rp 340.028.135.379
Total: Rp5.099.960.524.965
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT terkait mutasi jabatan. Berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya tercatat mencapai Rp6,3 miliar
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved