Kamis 11 April 2019, 20:15 WIB

BPN Minta KPU Tindaklanjuti Temuan 17,5 Juta DPT Bermasalah

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
BPN Minta KPU Tindaklanjuti Temuan 17,5 Juta DPT Bermasalah

ANTARA FOTO/Reno Esnir/
Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Sujono Djojohadikusumo (tengah),

 

DIREKTUR Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pihaknya berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti soal temuan 17,5 daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga invalid.

"DPT yang sampai sekarang belum jelas dan definitif. Sebagian bermasalah. Kami sampaikan, kalau tidak salah, 5 kali ke KPU tentang DPT ini, antara lain 17,5 juta nama yang aneh, anomali, bermasalah," kata Hashim, ketika ditemui di Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/4).

Baca juga: Survei Sebut Hoaks Mampu Turunkan Elektabilitas Capres

Hashim mengatakan, setelah membahasnya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini, pihaknya berharap segera mendapat DPT yang telah diperbaiki dari KPU, berdasarkan temuan yang selama ini pihaknya telah laporkan.

"Bawaslu menunggu DPT definitif yang kami dengar akan diserahkan ke parpol, BPN 02, dan TKN 01 pada Sabtu yg akan datang. Kami akan tunggu dan nanti periksa apakah temuan kami sudah diselesaikan dengan baik oleh KPU," kata Hashim.

Sementara itu, Juru Debat BPN Ahmad Riza Patria yang hadir dalam pertemuan dengan Bawaslu mengatakan pihaknya merasa punya kepentingan untuk memperbaiki masalah DPT yang menurutnya adalah persoalan klasik.

"Kita tahu DPT ini masalah klasik dalam Pemilu, Pilkada. Tujuan kami lakukan secara baik dengan data yang dimaksudkan untuk meningkatkan, memperbaiki DPT. Kepentingan DPR bersih ini bukan hanya untuk 02 tapi juga untuk semua termasuk 01," kata Riza.

Ia membantah apa yang dilakukan pihaknya bukan untuk mendeligitimasi Pemilu. Ia menilai temuan soal DPT yang ia temukan akan membantu KPU dalam menciptakan DPT yang definitif.

"Tidak ada maksud sama sekali kami mendelegitimasi KPU, tidak ada," kata Riza. (OL-6)

Baca Juga

Dok.MI

Densus 88 Tangkap Dua PNS yang Diduga Teroris di Aceh

👤Antara 🕔Jumat 22 Januari 2021, 21:39 WIB
Winardy mengatakan bahwa terduga berinisial SB alias AF merupakan pegawai negeri...
MI/Susanto

Kasus Asabri, Kejagung Fokus Pengamanan Aset

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 22 Januari 2021, 20:59 WIB
Kejagung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menghitung kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus...
Ilustrasi

Perpres RAN-PE Dinilai Berpotensi Timbulkan Persekusi

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 22 Januari 2021, 20:55 WIB
Tidak jelasnya definisi maupun kriteria ekstremisme yang ada dalam aturan tersebut berpotensi menimbulkan aksi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya