Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan harus ada gebrakan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan praktik politik uang.
"Bawaslu harus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Harus ada gebrakan, sehingga mengubah stigma yang selama ini hanya bercanda dan main-main dalam menindak pelanggaran dan politik uang," ujar Pangi, ketika dihubungi, Kamis (11/4).
Baca juga: DPD Golkar Awasi Calegnya Gunakan Politik Uang
Pangi mengatakan harus ada efek jera bagi yang melakukan pelanggaran. Karena politik uang adalah penyebab biaya politik tinggi dan akan memicu korupsi.
"Mestinya pemilu berbiaya murah. Kalau sudah beli suara, ujungnya sudah pasti korupsi, merusak kualitas demokrasi kita," ujar Pangi.
Adapun kasus yang tengah menjadi sorotan yakni setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. Bowo Sidik tertangkap tas kasus dugaan suap Rp8 miliar yang disimpan dalam 400 ribu amplop. Sesuai pengakuan Bowo Sidik, uang dalam amplop itu memang akan digunakan untuk 'serangan fajar' jelang pemilu.
Pangi menilai kasus tersebut sudah pasti akan berdampak pada elektabilitas partai. Oleh karena itu, Golkar harus segera memperbaiki citra partainya.
"Kasus korupsi kader partai terbukti efektif mengerus elektabilitas parta. Golkar bisa tergerus elektabilitasnya apabila tidak segera memperbaiki citra," pungkasnya. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved