Isu People Power Ancam Pemilu

ANCAMAN Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang akan menggunakan people power dikhawatirkan akan mengancam pelaksanaan Pemilu 2019.

Demikian yang disampaikan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu seusai membuka World Sufi Forum yang dilangsungkan di Pendopo Kabupaten Pekalong­an, Jawa Tengah, kemarin.

Ryamizard berharap tidak ada oknum yang berusaha menakut-nakuti masyarakat jelang pelaksanaan pemilu ini.

Ia juga mengingatkan bahwa dana yang digunakan dalam pemilu besar, yakni mencapai Rp25 triliun. Dengan dana yang besar ini, lanjut Ryami­zard, pemilu harus dilaksanakan sebaik mungkin jangan sampai terpengaruh dengan hal yang negatif karena dana yang dikeluarkan untuk pemi­lu merupakan dana rakyat.

“Jangan sampai adanya isu people power menjadikan pemilu bubar,” tambahnya.

Ryamizard juga menjelaskan sejarah peran ulama tarekat dalam memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Ryamizard berharap hal tersebut dapat diteruskan ulama tarekat saat ini dengan berada di garda terdepan dalam menjaga ke­utuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

“Jangan mengadili orang masuk neraka karena manusia bukan Tuhan,” pungkasnya.

Kemunduran demokrasi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedib­jo menilai ancaman Amien Rais soal people power kurang bijak.

Mantan Ketua MK periode Presiden Gus Dur itu menyebut tidak ada negara yang maju karena people power.
“Lima tahun people power, lalu lima tahun lagi people power. Kapan majunya negara kita,” kata Hamdan seusai melantik Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kabupaten Karawang, kemarin.

Menurut Hamdan, seharusnya Amien Rais memberikan pencerdasan apa yang harus dilakukan masyarakat jika menghadapi masalah atau menemukan pelanggaran pemilu.

Dalam sengketa pemilu, kata dia, instrumen hukum sudah sangat jelas disiapkan setelah usai masa reformasi. Hamdan mengatakan tidak ada negara yang tidak muncul sengketa setelah menggelar pemilu.

“People power ini merupakan cara demokrasi lama. Sudah saatnya kita berpikir secara modern,” kata dia.

Di tempat berbeda, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyampaikan hal serupa. Ia beranggapan jika people power terjadi di Indonesia merupakan kemunduran dalam berdemokrasi.

“Saya rasa itu pemikiran yang kurang bijak. Tidak boleh people power, itu namanya negatif,” katanya.

Hary mengatakan people power akan merugikan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut akan merugikan masyarakat Indonesia.

“Saya rasa masyarakat Indonesia tidak akan setuju. Ekonomi bakal rusak, demokrasi pun mengalami penurunan. Semuanya masyarakat mengalami kerugian. Semuanya ada aturan hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Amien Rais sempat melontarkan wacana akan menggunakan people power bila terjadi kecurangan di Pemilu 2019. (AS/CS/OL-6)