Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PARTAI NasDem mengaku tidak khawatir akan adanya potensi kesalahan hitung atau counting manipulation akibat lamanya proses hitung suara di Pemilihan Umum 2019.
NasDem meyakini, dengan diselenggarakan Pemilu serentak, maka pengawasan yang dilakukan dapat lebih fokus dan mampu meminimalisasi kecurangan.
"Dari berbagai persiapan yang sudah dilakukan, kami tidak khawatir akan adanya counting manipulation. Semua infrastruktur pemilu yang di dalamnya ada KPU dan Bawaslu sudah disiapkan," kata Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, Senin (8/4).
Kendati demikian, diakui Willy, dalam Pemilu kali ini pengawas TPS tentunya harus dapat bekerja lebih keras lagi jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Mengingat ada lima kertas suara yang harus dihitung.
Dari simulasi yang sudah dilakukan KPU yang melibatkan seluruh parpol peserta Pemilu 2019, proses penghitungan suara maksimal bisa menghabiskan waktu hingga pukul 23.00 atau 00.00. Namun kondisi inipun sudah diantisipasi dengan pemecahan TPS yang memiliki pemilih di atas 300 orang.
Baca juga: KPU Punya Prosedur, KPU tidak Curang
"Proses penghitungan suara yang paling terakhir adalah penghitungan suara di DPRD Kabupaten/ Kota. Mungkin di saat ini yang eskalasinya mulai meningkat, mengingat saksi-saksi di TPS tentunya sudah mulai kelelahan," ucapnya.
Menurutnya, pengawas yang diterjunkan Bawaslu tentunya juga sudah dipersiapkan dan dilatih untuk terus mengawasi proses penghitungan suara hingga usai. Di sisi lain, parpol yang sudah menyiapkan saksinya juga dituntut hal yang sama.
Partai NasDem sendiri, dijelaskan Willy, sudah mempersiapkan Komisi Saksi Nasional (KSN) yang sudah dilatih dan diseleksi untuk mengawasi proses penghitungan suara hingga usai. KSN akan disebar untuk menjaga perolehan suara Jokowi dan Caleg Partai Nasdem di setiap TPS.
"Jadi selain kesiapan infrastruktur Pemilu yang melibatkan Bawaslu, dan ditambah lagi dengan kesiapan KSN Partai Nasdem, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal counting manipulation," ujarnya.
Kecurangan penghitungan suara, menurut Willy merupakan masalah lama yang seharusnya bisa diantisipasi, baik itu dari pihak pengawas pemilu maupun dari parpol peserta Pemilu. Jika dipersiapkan jauh-jauh hari, seharusnya parpol juga tidak mempermasalahkan proses tersebut jika nantinya terpaksa harus menelan kekalahan. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved