Kampanye Terbuka Minim Ide

MASA kampanye terbuka telah berlangsung sejak 24 Maret. Tersisa satu minggu bagi semua peserta pemilu untuk bisa berkampanye secara masif.

Sejauh ini kampanye terbuka masih minim gagasan. Hampir semua peserta pe­milu hanya fokus pada jargon-jargon populis.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, adu gagasan yang sifatnya substantif hampir tidak terlihat. Hanya dipenuhi adu jargon dan tidak dielaborasi dalam bentuk gagasan,” ujar Titi.

Sama halnya dengan adu gagasan, pendidikan politik juga minim dilakukan peserta pemi­lu di masa kampanye terbuka. Namun, hal itu bisa dimaklumi karena skala kampanye yang dilakukan selama masa kampanye terbuka memang nyaris selalu masif.

“Kalau untuk edukasi politik dan pemilu memang lebih sulit dilakukan karena lebih efektif yang dilakukan dengan skala kecil. Jadi, kampanye terbuka tidak lebih dari forum unjuk massa dan konsolidasi pendukung,” ujar Titi.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa sejauh ini harapan KPU dan Bawaslu akan kampanye terbuka yang damai dirasa berasil tercapai.

“Kalau soal menghadirkan kampanye terbuka yang damai dan santun, saya rasa itu sudah dengan baik berusaha dilakukan oleh semua pihak,” ujar Titi.

Komisioner Bawaslu, Fritz Edward, mengatakan bahwa sejauh ini belum ditemukan ada pelanggaran berat yang dilakukan selama masa kampanye terbuka. Namun, mengenai seberapa banyak dan apa saja pelanggaran yang terjadi, Fritz mengatakan, Bawaslu masih belum merekap secara keseluruhan.

“Tapi sebanyak apa pelang­garan masih perlu rekap karena masih ditampung hasil-hasil laporan dari petugas Bawaslu di daerah,” tutur Fritz.

Sulit dikurangi
Ketua Kode Inisiatif Veri Ju­naidi mengatakan, di sisa waktu yang ada sekarang, kelompok golput semakin sulit untuk bisa dikurangi. Khususnya mereka yang golput akibat kendala teknis dan administrasi.

“Meskipun sudah ada keputusan MK soal daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) hingga H-7, tapi rasanya itu dampaknya belum masif karena sosialisasinya juga kurang masif dan waktunya mepet,” ujar Veri.

Ia mengatakan, memang masih ada kemungkinan masyarakat diajak memanfaatkan kesempatan yang diberikan MK tersebut, tetapi ia meragukan jumlahnya akan signifikan.

Menurutnya, bila telah lewat waktu yang ditetapkan MK untuk mengurus DPTb nanti, hal yang bisa dilakukan penyelenggara pemilu hanya upaya ajakan pada calon golput karena ideologi.

“Misalnya, mereka tidak mau pilih karena dianggap tidak ada caleg yang disuka. Ajak mereka untuk salurkan suara pada kelompok yang memerlukan kesempatan maju, seperti caleg disabilitas dan perempuan,” ujar Veri.

Meski tidak mudah, ia meyakini sedikit perubahan bisa dicapai bila ajakan dan sosialisasi dilakukan dengan masif dan maksimal. (P-1)