Tolak Politik Uang Jadilah Pemilih Berdaulat

PENYELENGGARA pemilu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang jujur sekaligus mendorong para pemilih menjadi pemilih yang berdaulat. Sosialisasi pun terus dilakukan seiring dengan kian dekatnya pemungutan suara pada 17 April mendatang.

Sosialisasi kemarin dilakukan lewat acara Pemilu Run sekaligus simulasi Pemilu 2019 bertajuk Pilih yang Jujur di Jakarta dan di daerah. Pada kegiatan di Gelora Bung Karno, Senayan, hadir antara lain Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Komisioner KPK Saut Situmorang.

Arief mengingatkan pemilih untuk menggunakan haknya pada pencoblosan nanti. “Yang paling penting 17 April kita akan menggunakan hak pilih, kita memilih wakil-wakil dan pemimpin kita dari bawah sampai atas. Jadi, 17 April sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Maka, jangan lupa gunakan hak pilih Anda,” ujarnya.

Imbauan senada juga diuta­rakan Abhan. Dia meminta rakyat menggunakan hak pilih secara cerdas. “Jadilah pemilih berdaulat, pemilih cerdas, pemilih rasional, dan jangan mau diiming-imingi uang. Kalau hanya dibayar, misalnya, Rp100 ribu sampai Rp500 ribu, kalau dihitung, tidak lebih di bawahnya harga permen. Apakah masa depan kita akan diganti yang Rp100 ribu itu?’’

Bawaslu, kata Abhan, terus berupaya mencegah politik uang terutama pada saat masa tenang, 14 -16 April. “Pada masa tenang itulah potensi politik uang bisa terjadi. Bawaslu akan mengampanyekan gerakan tolak politik uang.

Namun, ini tidak akan efektif bila tidak ada dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat. Kuncinya di pemilih,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Saut Situmorang berharap pemilu bisa diselenggarakan dengan jujur dan mendapatkan pemimpin yang jujur. Dia mengingatkan pemilih bersikap cerdas untuk tidak menerima politik uang dalam bentuk apa pun.

“Pemilih yang jujur itu yang enggak bisa dikasih iming-iming. Itu tidak hanya uang, tetapi juga janji-janji doang, itu semua enggak jujur itu,” tandas Saut.

Dia kembali mengingatkan pentingnya memilih calon-calon pemimpin yang berintegritas dan punya track record bagus. ‘’Kalau dia bekas koruptor, jangan dipilih. KPK tegas di situ, KPU pun tegas di situ.’’ (Ins/X-8)