Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT konfederasi pekerja menyatakan dukungannya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Deklarasi dukungan ini digelar di Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi, Minggu (7/4), diikuti ratusan peserta dari empat organisasi buruh yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Relawan Pekerja KSPSI dan Relawan Pekerja KSPSI Andi Gani Nuwawea (AGN).
Presiden KSBSI Mudhofir Khamid menyatakan dukungan terhadap Jokowi-Amin bukan tanpa alasan. Jokowi, menurut Khamid, memiliki kepedulian pada nasib buruh dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan lebih khusus lagi program Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Kartu Pra Kerja.
"Kalau kita lihat ada kepedulian bagi nasib buruh. Lapangan kerja, kartu pra kerja yang memerlihatkan keberpihakan pada nasib buruh," kata Khamid dalam sambutannya.
Baca juga: Buruh SPSI Jatim Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin
Bukan hanya itu, Khamid juga menyampaikan sindirannya terhadap Capres 02 Prabowo Subianto yang punya rekam jejak tidak baik dalam asepek Hak Asasi Manusia.
"Apakah saudara-saudara sepakat? Apakah saudara mau mendukung calon presiden yang melanggar HAM? Oleh karena itu, pilih Jokowi-Ma'ruf Amin!" seru Khamid.
Hadir dalam deklaras ini adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto, Koordinator kelompok relawan Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (KerJo) Hariyadi Sukamdani yang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Airlangga pun menjelaskan dukungan dari Konfederasi Buruh ini sangat signifikan.
"Konfederasi ini kan menaungi serikat-serikat buruh dan ini ada 4 konfederasi terbesar. Ada sekitar 40 juta anggota di seluruh Indonesia maka tentu saja sangat signifikan," tutur Airlangga.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved