Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT konfederasi pekerja menyatakan dukungannya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Deklarasi dukungan ini digelar di Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi, Minggu (7/4), diikuti ratusan peserta dari empat organisasi buruh yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Relawan Pekerja KSPSI dan Relawan Pekerja KSPSI Andi Gani Nuwawea (AGN).
Presiden KSBSI Mudhofir Khamid menyatakan dukungan terhadap Jokowi-Amin bukan tanpa alasan. Jokowi, menurut Khamid, memiliki kepedulian pada nasib buruh dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan lebih khusus lagi program Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Kartu Pra Kerja.
"Kalau kita lihat ada kepedulian bagi nasib buruh. Lapangan kerja, kartu pra kerja yang memerlihatkan keberpihakan pada nasib buruh," kata Khamid dalam sambutannya.
Baca juga: Buruh SPSI Jatim Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin
Bukan hanya itu, Khamid juga menyampaikan sindirannya terhadap Capres 02 Prabowo Subianto yang punya rekam jejak tidak baik dalam asepek Hak Asasi Manusia.
"Apakah saudara-saudara sepakat? Apakah saudara mau mendukung calon presiden yang melanggar HAM? Oleh karena itu, pilih Jokowi-Ma'ruf Amin!" seru Khamid.
Hadir dalam deklaras ini adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto, Koordinator kelompok relawan Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (KerJo) Hariyadi Sukamdani yang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Airlangga pun menjelaskan dukungan dari Konfederasi Buruh ini sangat signifikan.
"Konfederasi ini kan menaungi serikat-serikat buruh dan ini ada 4 konfederasi terbesar. Ada sekitar 40 juta anggota di seluruh Indonesia maka tentu saja sangat signifikan," tutur Airlangga.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved