Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Megawati Soekarnoputri, meyakinkan masyarakat Kabupaten Indramayu untuk memilih pasangan calon nomor urut 01. Pasalnya, kinerja dan kepemimpinan Joko Widodo tak perlu diragukan.
"Apa artinya, jangan tergiur dengan barang baru. Barang lama pun pasti istimewa jos. Iya dong," kata Megawati di Desa Majakerta, Indramayu, Jawa Barat, kemarin.
Menurutnya, saat ini orang suka lupa dan memilih yang baru dengan harapan lebih bagus. Padahal, belum terbukti dan dalam proses pemilihan lima tahun sekali, pilihan tak bisa untuk ajang coba-coba.
"Jadi, jangan langsung terpesona dengan barang baru, dipikir coba, berapa tahun sekali, artinya pilih saja Pak Jokowi," kata Megawati.
Ia menjamin Jokowi tak mungkin macam-macam dalam memimpin Indonesia. Dalam 4,5 tahun ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sangat fokus bekerja. Berbagai infrastruktur dibangun demi melayani rakyat.
Ke depan, Megawati menyebut Jokowi fokus ke pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penelitian. Program itu untuk melengkapi infrastruktur yang telah dibangun di periode pertama.
"Saya tanggung jawab kok. Dia enggak mungkin macam-macam. Namanya dia kerja."
Di Tasikmalaya, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir ingin pesantren di Indonesia menjadi pusat kewirausahaan.
Pasalnya, lulusan pesantren ke depannya tidak hanya menjadi pemuka agama, tetapi juga mereka yang lulusan pesantren harus bisa menjadi pengusaha.
"Itu kan yang diajarkan Rasul, terutama menyebarkan agama Islam sekaligus menjadi pedagang. Karena itu, Nahdlatul Ulama harus menjadi penggerak ekonomi umat Islam di Indonesia dan Presiden Joko Widodo telah menyiapkan program pesantren sebagai pusat kewirausahaan dengan program itu. Lulusan pesantren bisa menguasai agama sekaligus dunia usaha," katanya di Pondok Pesantren Raudhatul Mutaalimin, Kampung Cilendek, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, kemarin.
Soetrisno mengatakan sengaja fokus mendatangi pondok pesantren yang berada di bawah naungan NU dan Muhammadiyah. Itu karena NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi keumatan yang memiliki jumlah pengikut terbesar di Indonesia. Sekitar 100 juta umat berada dalam naungan NU dan 60 juta umat tergabung dalam Muhammadiyah.
"Tentu ormas lain nanti berjalan bersama dengan dua ormas besar ini karena keduanya harus menjadi lokomotif perubahan umat Islam. (AD/BN/P-1)
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Indonesia yang timpang dan terbelah terjadi akibat eksploitasi sumber kekayaan alam yang tak pernah terdistribusikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Megawati saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kontraknya dengan kesepakatan dua pihak bersama klub terakhirnya, Manisa BBSK
Megawati mengakui bahwa peta kekuatan bola voli di Asia Tenggara masih menempatkan tim tuan rumah, Thailand, sebagai kekuatan yang paling sulit untuk ditaklukkan.
Dari tujuh presiden Indonesia, lima di antaranya pernah berpidato di Sidang Umum PBB, yakni Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved