Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
SOLIDITAS koalisi partai pendukung pasangan Calon Presiden nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dinilai sudah berada di ujung tanduk.
Dua pekan menjelang pemungutan suara, Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, justru menyampaikan ketidaksetujuan partainya soal pembagian kursi di kabinet jika capres 02 menang di Pemilihan Umum Presiden 2019 nanti.
"Tidak ada pesan politik di ruang hampa, pasti ada agenda politik Partai Demokrat di sana,” kata pengajar komunikasi politik, Emrus Sihombing, di Jakarta, Rabu (3/4).
Hal itu disampaikannya menanggapi kegusaran Agus yang pada Selasa (2/4) lalu, saat berkampanye di Cirebon, Jawa Barat, menyebut koalisi partai pendukung capres 02 tidak elok untuk meributkan pembagian kursi kabinet di saat pemilu belum digelar.
"Saya khawatir justru isu semacam ini (bagi-bagi kursi menteri) bisa melukai rakyat," kata politikus muda Partai Demokrat tersebut.
"Pesan Agus itu dimaknai publik, bisa dari sisi ideologisnya, tapi bisa pula dimaknai ketidaksetujuan Agus pada bagi-bagi kekuasaan itu. Demokrat tidak setuju karena pembagian kekuasaan itu tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka," ujar Emrus memaknai sikap Partai Demokrat tersebut.
Baca juga: 8 Partai tidak Lolos ke Parlemen Versi Survei Indikator
Sebagai akademisi pascasarjana di Universitas Pelita Harapan, Emrus mengaku cukup kaget atas pernyataan politik Agus tersebut. Pasalnya, pernyataan itu keluar di detik-detik terakhir jelang pemungutan suara 17 April 2019.
"Ketidaksetujuan Agus itu diungkapnya ke ruang publik, artinya ada ketidaksinkronan di internal koalisi dalam hal pembagian kekuasaan tersebu," ujar Emrus, pemegang gelar Doktor di bidang komunikasi dari Universitas Padjadjaran tersebut.
Secara khusus, Emrus menyoroti penggunaan kalimat 'melukai hati rakyat' yang digunakan Agus.
Ia menilai kalimat itu justru akan merugikan capres 02, sementara Partai Demokrat masih berada di koalisi partai pendukung capres 02. Sebaliknya, kalimat itu justru menguntungkan capres 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Dari segi komunikasi politik, itu suatu pilihan kata yangi menguntungkan capres 01 dan merugikan capres 02. Pernyataan ini menunjukkan ada sesuatu di internal koalisi capres 02. Ini indikasi adanya ketidaksolidan di internal koalisi," papar Emrus.
Secara politik praktis, sambungnya, tidak tertutup kemungkinan Partai Demokrat mengubah haluan politiknya dengan pindah dukungan ke capres 01. Apalagi kader-kader Demokrat di daerah sudah secara terang-terangan ada yang menyatakan dukungan ke capres 01.
"Saya kira masih ada kesempatan bagi Agus Yudhoyono untuk secara eksplisit mendeklarasikan dukungan nyata kepada capres nomor 01. Lewat pesannya itu, Demokrat sudah mengarah ke nomor 01. Masih ada kesempatan di detik-detik terakhir," pungkas Emrus. (RO/OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved