Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakin Syaifuddin dalam pengembangan penyidikan kasus suap jabatan di Kemenag yang menyeret ketua umum PPP Romahurmuziy.
"Pemanggilan saksi itu bisa saja dilakukan apakah untuk mengklarifikasi surat surat yang ada, atau mengklarifikasi temuan pada saat kasus penggeledahan dilakukan. Itu sangat mungkin dilakukan pemanggilan. Tapi kapan persisnya waktu pemeriksaan tentu bergantung pada kebutuhan penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/4).
Hingga saat ini KPK telah melakukan pemeriksaan kepada seluruh Panitia Seleksi (pansel) dari pihak Kemenag. Pemeriksaan itu merupakan upaya untuk memfokuskan penyidik terkait dengan dugaan jual beli jabatan itu.
Baca juga : KPK Identifikasi Pejabat Internal Kemenag Berperan
"Penyidik sedang fokus proses seleksinya bagaimana, untuk melihat secara lebih rinci karena underline transaksi dalam kasus ini adalah diduga karena proses seleksi tersebut," jelas Febri.
KPK, lanjut Febri juga mendapatkan temuan baru adanya indikasi pihak lain yang memengaruhi proses seleksi itu.
Sebagai contoh, HRS diduga tidak masuk sebagai nama yang masuk untuk diajukan kepada Menteri namun namanya ternyata masuk dan dilantik.
"HRS diduga tidak masuk dalam tiga nama yang akan diajukan pada Menteri. Tapi kami temukan indikasi ada pihak pihak lain yang mencoba memengaruhi sehingga nama HRS masuk menjadi tiga nama yang dipilih dan dilantik oleh Menteri," tandas Febri. (OL-8)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
Dalam kasus ini, KPK juga mendalami sejumlah penukaran uang asing. Penyidik menduga transaksi berkaitan dengan perkara karena adanya penyamaran.
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Pakar menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan peralatan yang lebih canggih untuk menunjang operasi tangkap tangan (OTT).
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) mengampanyekan pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat.
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved