Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakin Syaifuddin dalam pengembangan penyidikan kasus suap jabatan di Kemenag yang menyeret ketua umum PPP Romahurmuziy.
"Pemanggilan saksi itu bisa saja dilakukan apakah untuk mengklarifikasi surat surat yang ada, atau mengklarifikasi temuan pada saat kasus penggeledahan dilakukan. Itu sangat mungkin dilakukan pemanggilan. Tapi kapan persisnya waktu pemeriksaan tentu bergantung pada kebutuhan penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/4).
Hingga saat ini KPK telah melakukan pemeriksaan kepada seluruh Panitia Seleksi (pansel) dari pihak Kemenag. Pemeriksaan itu merupakan upaya untuk memfokuskan penyidik terkait dengan dugaan jual beli jabatan itu.
Baca juga : KPK Identifikasi Pejabat Internal Kemenag Berperan
"Penyidik sedang fokus proses seleksinya bagaimana, untuk melihat secara lebih rinci karena underline transaksi dalam kasus ini adalah diduga karena proses seleksi tersebut," jelas Febri.
KPK, lanjut Febri juga mendapatkan temuan baru adanya indikasi pihak lain yang memengaruhi proses seleksi itu.
Sebagai contoh, HRS diduga tidak masuk sebagai nama yang masuk untuk diajukan kepada Menteri namun namanya ternyata masuk dan dilantik.
"HRS diduga tidak masuk dalam tiga nama yang akan diajukan pada Menteri. Tapi kami temukan indikasi ada pihak pihak lain yang mencoba memengaruhi sehingga nama HRS masuk menjadi tiga nama yang dipilih dan dilantik oleh Menteri," tandas Febri. (OL-8)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
MENTERI Agama RI Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pembahasan secara musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
Program BRUS menyasar siswa sekolah menengah untuk membekali mereka dengan wawasan seputar pernikahan, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa tunjangan profesi bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Non ASN di bawah Kemenag yang belum mengikuti inpassing resmi naik.
AICIS+ 2025 akan digelar pada 29-31 Oktober 2025 di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok, Jawa Barat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved