Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
BEBERAPA waktu lalu Wakil Menteri Luar Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, mengadukan adanya dugaan calo suara di luar negeri. Dino ialah juga penggagas program Know Your Caleg khusus untuk pemilih luar negeri. Seperti apa dugaan calo suara tersebut? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Dino Pati Djalal di Jakarta, kemarin.
Apa sebenarnya inti dari laporan Anda ke Bawaslu beberapa waktu lalu?
Saya tidak dalam pihak melaporkan, tetapi meneruskan. Kebetulan kami punya program Know Your Caleg dan kami dapat laporan dari caleg-caleg yang maju di dapil luar negeri bahwa ada praktek itu, bahwa ada yang bisa menjanjikan suara dengan jumlah tertentu dengan bayaran tertentu juga.
Persisnya bagaimana?
Yang diceritakan kepada kami adalah praktek yang ada di Malaysia ketika caleg tersebut datang ke sana lalu dia bertemu dengan orang yang bisa menjanjikan itu dan lebih memprihatinkan lagi karena praktik ini sudah biasa pada pemilu sebelumnya. Ini kan tidak benar. Maka itu, kami teruskan ke Bawaslu dan beruntungnya caleg ini tidak ingin menerima tawaran tersebut.
Kalau jadi praktek yang sudah biasa, lantas bagaimana dugaan calo suara ini bekerja?
Kalau di 2014 menurut informasi yang kami terima, mereka bekerja melalui mandor-mandor di perkebunan karena praktik ini biasa untuk pekerja perkebunan, dan ini memang daerah yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh dari perkotaan. Artinya, kalau sudah begini, Panwaslu kita harus proaktif supaya tidak terjadi lagi. Yang lebih penting lagi pihak KBRI kita bisa bekerja sama dengan polisi di Malaysia karena polisi kita kan gak bisa masuk ke sana.
Apa harapan Anda untuk menghindari praktik ini?
Pertama, tentu saja kepada Panwaslu kita di luar negeri agar proaktif melakukan pengawasan. Bisa bekerja sama dengan kepolisian Malaysia atau menambah petugas pengawasan kita ke daerah yang memang diketahui rawan. Lalu yang kedua partisipasi dari masyarakat. Apabila menemukan praktik itu segera laporkan. (Ths/P-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved