Waspadai Dagang Suara di Luar Negeri

FOUNDER komunitas Foreign Policy Community of Indonesia,Dino Patti Djalal, beberapa waktu lalu mengadukan adanya dugaan calo suara di luar negeri. Menurut laporan dari sejumlah calon anggota legislatif (caleg), para calo suara yang kemungkinan berada di Malaysia itu menawarkan jaminan suara bagi mereka.

Dino mengungkapkan para caleg ditawari untuk membayar 15-50 ringgit atau setara dengan Rp174 ribu untuk satu suara di Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri).

Dino menyebutkan praktik ini umumnya hanya terjadi di dapil luar negeri di Malaysia, khususnya wilayah potensi rawan di sekitaran perbatasan, khususnya daerah perkebunan yang pengawasan dari Tim Bawaslu terbilang kurang.

"Angka-angka bervariasi, 15 ringgit sampai 50 ringgit. Saya hanya mengutip indikasi dari aduan caleg terkait ini," jelas Dino.

Setidaknya, praktik ini menjadi ancaman tersendiri bagi para caleg dan juga pegiat pemilu, masyarakat luas, dan tentunya pemilu itu sendiri. Apalagi, dugaan praktik jual-beli suara ini bukan hanya terjadi kali ini karena pemilu sebelumnya juga pernah terungkap praktik-praktik kotor seperti ini.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, adanya calo suara di luar negeri merupakan isu yang terus berulang terjadi dalam kegiatan pemilu.

Baginya, permasalahan calo suara di luar negeri sudah mulai akrab di telinga sejak Pemilu 1999.

"Isunya mulai pihak penyelenggara hingga penyedia jasa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menjadi dalangnya," ujar Titi, pekan lalu.

Yang menjadi ironis, walaupun telah dilakukan perbaikan rekrutmen PPLN untuk Pemilu 2009, kecurangan dan manipulasi suara dari pemilih di luar negeri masih kerap terjadi. "Dugaan itu banyak muncul terkait dengan pemberian suara melalui drop box atau kotak suara keliling dan pos," ungkapnya.

Karena itu, tambah Titi, ada sejumlah elemen yang bisa dikerjakan untuk mencegah menjalarnya kecurangan suara dari pemilih luar negeri. "Integritas petugas, pengawas, dan saksi partai itu jadi kunci. Sebenarnya kalau tiga pihak ini saling mengawasi dan menjaga satu sama lain kecurangan itu relatif bisa ditekan," imbuhnya.

Peringatan bagi pengawas
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengaku menemukan calo suara di luar negeri seperti yang dilaporkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Menurut Rahmat, hal itu tentu menjadi peringatan bagi Bawaslu guna melakukan pengawasan insentif di luar negeri.

"Kami butuh pembuktian. Kami sedang klarifikasi ke luar negeri Malaysia untuk melakukan pengawasan lebih intensi, lalu apakah benar ada atau tidak sedang kita selidiki," tandasnya, akhir pekan lalu.

Terlepas dari laporan Dino, jelasnya, Panwaslu di Malaysia telah melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya dengan maksimal. "Pengawas pemilu di  Malaysia telah melakukan pencegahan pelanggaran dan mengawasi setiap tahapan yang berlangsung," pungkasnya.

Panitia Pengawas Pemilu se-Malaysia mengaku akan meningkatkan pengawasan distribusi surat suara menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia. "Panitia Pengawas Pemilihan  Umum  Luar Negeri memberi perhatian ekstra pada teknis pengiriman surat suara," ujar Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana.
WNI di Malaysia, lanjut dia, diminta mewaspadai potensi kecurangan Pemilu 2019.

"Jika ada yang menemukan dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan masyarakat, peserta pemilu, dan bahkan penyelenggara pemilu, diharapkan  segera melaporkannya kepada pengawas pemilu dengan melampirkan bukti-bukti," ungkapnya. (Pol/*/P-4)