Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH Makassar, Gowa jadi destinasi selanjutnya yang disambangi calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) untuk berkampanya. Jokowi berkampanye di Lapangan Kalegowa Pallangga, Minggu (31/3).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa selama ini dirinya mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Kita tidak main-main terhadap perbuatan penyelewengan yang namanya korupsi,” ujar Jokowi.
Oleh karena itu adanya anggapan yang menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia sudah masuk stadium 4, adalah tidak benar.
Baca juga: Korupsi Dana Desa Kades Divonis 4 Tahun
Sebagai gambaran, ucap Jokowi, pada 1998 Indonesia adalah salah satu negara terkorup di ASEAN dengan indeks persepsi korupsi 20.
Pada 2014, indeks persepsi korupsi menjadi 34 dan menjadi lebih baik lagi di tahun 2018 menjadi 38.
“Kita ini tidak pernah pandang bulu dalam memberantas korupsi. Kita tegas dan kita perbaiki terus indeks persepsi korupsi,” kata Jokowi. (RO/OL-7)
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dugaan penyelewengan dana APBD tersebut tersebar di 25 dinas, badan, dan lembaga di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved