Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasam Korupsi (KPK) mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang jujur dan mengambil sikap yang jujur juga ketika memilih.
"KPK kembali mengajak masyarakat untuk mengingat dan memahami slogan 'Pilih yang Jujur' sebagai sikap yang harus kita ambil dalam Pemilu 2019 ini," imbau Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di Gedung KPK, Kamis (28/3).
Slogan itu, lanjut Basaria, harus dimaknai dengan menolak setiap bujukan atau pemberian uang dan tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan politik uang. Hal itu dinilai dapat menjadi pemicu perilaku koruptif para calon ketika menjabat nantinya.
"Yang paling penting, KPK mengajak pemilih untuk memilih calon yang jujur, memenuhi janjinya setulus hati, serta calon yang patuh untuk melaporkan harta kekayaanya dengan tepat waktu dan jujur," lanjut Basaria.
Hal itu diutarakan setelah dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan penyelnggara negara di DPR RI. Dari keterangan yang bersangkutan, diakui bahwa menerima uang untuk kepentingannya melakukan serangan fajar karena maju kembali sebagai caleg di Dapil Jawa Tengah II.
Baca juga : 10 Penyidik KPK Datangi Kediaman Politisi Golkar
KPK juga mengungkapkan, sampai saat ini telah berhasil memproses 236 wakil rakyat terkait dengan tindak pidana korupsi.
"Terdiri dari 71 anggota DPR sebagai tersangka, dan 165 anggota DPRD diseluruh Indonesia. Anggota dewan yang amanah, seharusnya tidak melakukan tindakan yang malah merugikan rakyatnya," ungkap Basaria.
Padahal saat ini KPK bersama dengan sejumlah partai politik tengah mengupayakan mewujudkan politik yang bersih dan berintegritas.
Oleh karenanya, KPK, kata Basaria, amat menyayangkan adanya anggota DPR yang kembali terlibat tindak korupsi.
"KPK sangat menyesalkan kejadian ini," tandasnya. (OL-8)
SIDANG kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan terdakwa dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, memasuki babak akhir.
KPK ingatkan artis yang masuk politik untuk belajar tata kelola pemerintahan. Hal ini merespons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih tidak tahu hukum karena latarbelakang pedangdut
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Fadia ditahan hingga 23 Maret 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved