Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan satu unit mobil mewah Vellvire yang diduga terkait suap distribusi pupuk.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan penyitaan mobil mewah tersebut sebagai barang bukti awal.
"Benar, penyitaan mobil sebagai barang bukti awal," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (28/3).
KPK menangkap satu anggota DPR terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta yang digelar Rabu (27/3) malam.
"Dini hari tadi, KPK mengamankan 1 orang anggota DPR-RI. Saat ini sedang proses pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK," ungkap Febri.
"Sampai pagi ini, ada delapan orang yang diamankan dalam OTT di Jakarta sejak Rabu (27/3) sore hingga Kamis (28/3) dini hari," imbuhnya.
Namun, Febri belum mengungkapkan identitas anggota DPR tersebut.
Baca juga: KPK Pastikan Ada Anggota DPR dalam OTT di Jakarta
Sebelumnya, ada tujuh orang yang ditangkap KPK. Mereka terdiri dari unsur direksi BUMN, driver, dan dari pihak swasta.
KPK juga menyita sejumlah uang dalam operasi itu. Febri tidak merinci jumlah sitaan itu, tapi uang tersebut terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat dan rupiah.
Febri menjelaskan kasus ini diduga berkaitan dengan distribusi pupuk dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Uang itu diduga diserahkan untuk memuluskan distribusi itu. (OL-3)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tercatat memiliki kekayaan bersih sekitar Rp12,03 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved