Maraknya OTT Bukti Pengawasan Lemah

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan tolok ukur keberhasilan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam mengawasi lembaga pemerintah pusat dan daerah ialah apabila jumlah pejabat dan aparatur sipil negara yang terlibat korupsi menjadi semakin sedikit.   

"Pengawasan yang berhasil ialah kalau yang ditangkap itu berkurang, kalau makin banyak yang ditangkap, itu artinya pengawasannya kurang," kata Wapres dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta, kemarin.    

Selama ini pemahaman terhadap parameter keberhasilan pengawasan internal lembaga pemerintah selalu dinilai dari jumlah uang kerugian negara yang dikembalikan karena tertangkapnya pejabat negara korup.

Padahal, kata JK, semakin sedikitnya pejabat negara dan ASN tertangkap kasus korupsi merupakan penghargaan bagi upaya pemberantasan korupsi.   

"Banyak yang mengatakan kalau KPK, Kejaksaan, BPKP telah menyelamatkan uang sekian triliun (rupiah), itu dianggap berhasil. Padahal pengawasan yang berhasil ialah kalau makin kurang orang ditangkap, apalagi sekarang banyak orang masuk penjara, apalagi karena OTT (operasi tangkap tangan)," ujarnya.

Di satu sisi, kata Kalla, semakin banyaknya pejabat ditangkap dan ditahan karena kasus korupsi tersebut, merupakan cermin lemahnya pengawasan oleh APIP. Di sisi lain, hal itu menunjukkan upaya keras pemerintah dalam memberantas korupsi memang serius.

"Selama 15 tahun, ada sembilan menteri yang masuk penjara, ada hampir 20 gubernur, ratusan bupati, dan ratusan anggota DPR dan DPRD (terlibat korupsi). Itu tentu menjadi perhatian kita bahwa banyak yang mengawasi, tapi banyak juga yang melakukannya (korupsi)," tutur Wapres.

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 diikuti oleh 1.200 pengawas APIP di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan BPKP.

Sangat penting
Menteri Keuangan Sri Mul-yani menegaskan, aparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran sangat penting. Pasalnya, itu bisa menunjukkan apakah kultur suatu organisasi sudah sehat atau tidak.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah.

"Peranan dari APIP ini penting sekali. Ini menunjukkan kultur organisasinya sudah sehat atau tidak," katanya di Jakarta, kemarin. Jika aparat pengawas tidak dipandang penting, kata Sri, itu menunjukkan institusi yang bersangkutan lemah.

"Kalau irjen yang ditunjuk orang buangan, itu tanda-tanda yang jauh lebih parah lagi. Jadi bagaimana organisasi memperlakukan APIP, itu menggambarkan organisasi yang sehat, yang punya komitmen terhadap integritas, yang ciptakan akuntabilitas dan tata kelola yang baik atau tidak," jelasnya.

APIP, sambung Sri, seha-rusnya bersama-sama dengan satuan kerjanya melakukan penguatan atau shock therapy. "Kalau sudah diingatkan tapi masih dilakukan, itu penyakitnya kambuhan terus, sekali-sekali dilakukan shock therapy melalui OTT," terangnya. (Ant/P-3)