Surat Suara untuk Hong Kong Nyasar ke Malaysia dan Filipina

DEWAN Perwakilan Rakyat meminta KPU tidak menyepelekan keamanan distribusi logistik pemilu, khususnya surat suara.

Hal itu menjadi sorotan DPR setelah Bawaslu melaporkan bahwa ada empat kotak berisi ribuan surat suara yang nyasar ke Malaysia dan Filipina. Padahal, surat suara tersebut seharusnya dikirim ke Hong Kong.

Anggota Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan KPU harus bisa memastikan hal seperti itu tidak kembali terjadi. Khususnya, menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara yang sudah di depan mata.

"Ini harus ada penjelasan dan pengawasan ketat," ujar Hakam dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengatakan KPU harus memandang serius adanya logistik pemilu yang nyasar tersebut. Hal itu bisa menjadi fatal bila kembali terjadi dan tidak terselesaikan dengan baik dan tuntas.

"Kalau keluar negeri saja yang tujuan negeranya jelas bisa nyasar, bagaimana ke daerah kecil di Indonesia? KPU harus pastikan itu tidak terjadi lagi," tegas politikus PKS itu.

Sementara itu, komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan KPU terus berkoordinasi dengan seluruh tim logistik agar kejadian serupa tidak terulang, baik di luar maupun dalam negeri.

"Sejauh ini tidak pernah ada kasus tersasar di dalam negeri sampai beda provinsi. Ada kasus, tapi hanya dekat dan jumlah tidak banyak, itu semua sudah diselesaikan dengan baik. Begitu juga yang untuk Hong Kong kami sudah selesaikan. KPU akan terus berusaha memastikan agar kejadian tersebut tidak ter-ulang lagi," janji Ilham.

Di sisi lain, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara umum sudah mencapai 80%.

"Sudah 80%, satu bulan ini akan selesaikan apa yang harus diselesaikan dan tepat waktu," kata Arief dalam Seminar Nasional Prospek Demokrasi Elektoral Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Semarang, kemarin.

Menurut dia, proses penganggar-an, regulasi, logistik, hingga proses produksi surat suara telah selesai. "Proses produksi sudah selesai, tinggal distribusi," tambahnya.

Ia menegaskan penyelenggara pemilu harus berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik. Artinya, pelaksanaan pemungutan suara tidak boleh terlambat, apalagi gagal.

"Terlambat saja tidak boleh, apalagi sampai gagal. Kalau gagal menyelenggarakan pemilu presiden, di hari yang sudah ditentukan kita tidak akan memiliki presiden."

Kasus semacam itu, lanjut dia, pernah terjadi di salah satu kabupaten di Papua yang hingga dua tahun tidak memiliki DPRD. Ia menegaskan kepada para penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas pemilu dengan prinsip kerja jujur, mandiri, dan akuntabel. (Pro/Ant/P-2)