Sinergi Ombudsman-KPK untuk Pelayanan Publik dan Berantas Korupsi

DUA lembaga pengawas publik yang dibentuk pascareformasi, Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menandatangani nota kesepahaman bersama. Kerja sama kedua lembaga dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

"Ini suatu upaya kita supaya ada koordinasi kerja sama yang baik antara KPK dan Ombudsman. Tentu kalau KPK jelas terkait dengan korupsi, kalau Ombudsman terkait dengan pelayanan publik," ujar Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai saat ditemui Media Indonesia, Senin (18/3).

Ruang lingkup nota kesepahaman ini mengenai pertukaran informasi dan data di kedua belah pihak, terkait tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penelitian, pendidikan dan pelatihan.

Baca juga: Ombudsman: Tingkat Laporan Permasalahan Layanan Publik Capai 79%

Menurut Amzulian, banyak laporan yang sebenarnya ditujukan untuk KPK tetapi dilaporkan kepada Ombudsman, begitu juga sebaliknya. Atas dasar itu, kedua belah pihak merasa perlu saling bertukar informasi dan data.

"Misalnya saja berdasarkan hasil pemeriksaan/investigasi Ombudsman terhadap laporan masyarakat, terindikasi atau diduga merupakan tindak pidana korupsi. Maka Ombudsman dapat menyerahkan laporan tersebut kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Begitu juga sebaliknya," terang Amzulian di Kantor Ombudsman RI.

Ketua KPK Agus Rahardjo yang turut hadir dalam penandatangan berharap kerja sama ini dapat terjalin baik, sehingga selain optimalisasi pengawasan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi, dapat tercapai juga pengelolaan pemerintah dan birokrasi pemerintah yang lebih baik.

"Mudah-mudahan kedua belah pihak bisa saling memperkuat dan bersinergi," pungkas Agus Rahardjo.(OL-5)