Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden nomor urut 01 Joko Widodo meminta partai koalisinya tidak terlena dengan hasil survei yang mayoritas mengunggulinya dengan Ma'ruf Amin. Ia mengingatkan agar hasil survei digunakan untuk evaluasi dan koreksi agar hasilnya semakin baik.
"Angka-angka survei jangan sampai itu membuat kita lengah. Tetap harus itu dipakai sebagai evaluasi,sebagai koreksi-koreksi, sehingga hasilnya menjadi lebih baik," kata Jokowi dalam rapat konsolidasi Tim Kampanye Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (17/3).
Pertemuan tertutup yang dihadiri ratusan kepala daerah serta pimpinan DPRD yang merupakan kader partai koalisi. Menurut Jokowi, konsolidasi satu bulan menjelang pemungutan suara ini krusial.
Oleh karena itu, ia meminta kader partai pendukungnya aktif memanfaatkan waktu yang tersisa guna menangkal hoaks yang masih banyak beredar di masyarakat.
Tim kampanye tidak boleh mendiamkan kabar bohong yang beredar di masyarakat. Sebab, jika tidak direspons dengan cepat maka akan menggerus perolehan suara Jokowi-Ma'ruf saat hari H.
Baca juga: Jokowi Sempatkan Hadir di Hotel Sultan untuk Semangati Ma'ruf
"Kabar fitnah, bohong, hoaks, itu harus direspons dan dilawan. Jangan didiamkan. Itu penting karena tinggal waktu 30 hari. Kalau enggak direspons setiap proses yang ada di bawah dengan cepat, berbahaya," tandasnya.
Ia menambahkan, hal lain yang harus dibenahi ialah mendorong partisipasi pemilih. Jokowi menginstruksikan para pendukungnya mendorong masyarakat ke bilik suara.
"Partisipasi pemilih harus sebesar-besarnya, dan jangan sampai ada yang golput. Tiga hal besar itu yang saya sampaikan, termasuk door to door menyampaikan program," imbuh calon petahana itu.
Rapat konsolidasi itu turur dihadiri para ketua umum partai koalisi, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Diaz Hendropriyono, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved