Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PELUNCURAN tiga kartu baru oleh calon presiden Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan kesinambungan kebijakan yang telah dijalankan selama 4,5 tahun memimpin Indonesia. Tiga kartu itu yakni, Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah (KIPK), dan Kartu Prakerja, akan meneruskan keberhasilan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Hal itu disampaikan pakar kebijakan publik, Riant Nugroho. Ia menyebut, dalam debat ketiga Pilpres 2019, cawapres kubu 01 Ma’ruf Amin harus mengungkapkan rencana tiga kartu baru Jokowi sebagai bukti kebijakan yang cerdas dan berkelanjutan. Terlebih, tiga kartu tersebut sesuai untuk menjelaskan materi debat ketiga yang membahas masalah sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan budaya,
"Tiga kartu saksi yang diluncurkan Jokowi saat konvensi itu menunjukkan komitmennya sebagai presiden untuk melanjutkan keberhasilan selama memimpin Indonesia di periode pertama, 2014-2019. Jika di periode pertama, fokus Jokowi di infrastruktur sudah berhasil, maka tiga kartu terbaru merupakan estafeta karena menyangkut sumber daya manusia yang penting untuk menggunakan serta memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun di desa dan perkotaan untuk menunjang ekonomi," jelas pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia itu, Minggu (17/3).
Kartu Sembako Murah merupakan lanjutan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan penyediaan sembako murah secara kontinyu. Selama ini, PKH telah membantu 10 juta keluarga melalui sistem jaminan sosial, sehingga anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah, mendapatkan imunisasi, dan tambahan makanan bergizi. Lebih dari 15,5 juta keluarga miskin telah mendapatkan bantuan pangan.
Baca juga: Jokowi Jelaskan Tiga Kartu Baru Jika Terpilih Pilpres 2019
Sedangkan KIPK merupakan peningkatan dari KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang pertama kali diluncurkan November 2014, dan untuk siswa SD hingga SMA. Dengan KIP untuk Kuliah, pelajar Indonesia bisa mendapatkan manfaat biaya pendidikan hingga perguruan tinggi.
Sementara, Kartu Prakerja merupakan program untuk memberikan pelatihan vokasi, peningkatan skill tenaga kerja dan keterampilan, serta upgrade skill jika ingin berganti pekerjaan. Program itu bertujuan agar kualitas sumber daya manusia Indonesia meningkat dan mampu bersaing menuju Indonesia maju.
"Saya yakin, cawapres Ma’ruf Amin akan bisa menjelaskan bahwa yang dilakukan Jokowi dengan tiga kartu itu merupakan kebijakan cerdas dan berkelanjutan. Jokowi menjanjikan hal yang sangat relevan dengan kebutuhan rakyat, dan karena sudah punya pengalaman dengan KIP dan juga Kartu Indonesia Sehat, maka tiga kartu tersebut mudah diterapkan dan akan langsung dirasakan oleh rakyat yang membutuhkan," lanjut pengajar Program Paska Sarjana Fakultas Administrasi Negara UI ini.(OL-5)
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved