Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan penetapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Tidak mempengaruhi. Tetap solid dan semuanya tetap bekerja. Pekerjaan-pekerjaan politik tetap terus dilakukan," ujar Jokowi di Hotel Cambridge Medan, Sabtu (16/3).
Baca juga: Romi Terjaring OTT KPK, Jokowi: Koalisi tetap Bekerja dan Solid
Jokowi mengatakan timnya tetap solid dan semuanya tetap bekerja. Pekerjaan-pekerjaan politik tetap dilakukan. Jokowi mengaku Romi adalah temannya dan sudah lama ikut dalam Koalisi Indonesia Kerja. "Kita sangat sedih dan prihatin," katanya.
Tetapi, lanjutnya, ia tetap menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh KPK dan akan meghormati seluruh proses hukum yang ada.
Menanggapi pernyataan Romi bahwa yang bersangkutan dijebak, Jokowi menyatakan tidak tahu. "Saya tidak ngerti," katanya.
Sebelumnya, KPK resmi menahan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang telah ditetapkan tersangka suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.
"Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri
Diansyah di Jakarta.
Romi telah mengenakan rompi jingga khas tahanan KPK usai diperiksa. Sebelumnya, Rommy telah dibawa ke gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/3) sekitar pukul 20.15 WIB setelah diamankan di Surabaya, Jawa Timur.
Sebelum masuk ke mobil tahanan KPK, Romi sempat membagikan kepada awak media surat terbuka yang ditulisnya sendiri.
Baca juga: KPK Bidik Menag Lukman Hakim
Berikut beberapa poin dari isi surat terbuka yang ditulis dan ditanda tangani oleh Romi tersebut.
Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, tahu saya rencanakan. Bahkan firasat pun tidak. Itu lah kenapa saya menerima sebuah permohonan siaturrahmi di sebuah hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka.
Kejadian ini juga menunjukkan ini lah risiko dan sulitnya menjadi salah satu public figure yang sering menjadi tumpuan aspirasi tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat dari daerah.
Kepada rekan-rekan TKN Jokowi-Amin dan masyarakat Indonesia, saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini. Ini lah risiko pribadi saya sebagai pemimpin yang harus saya hadapi dengan langkah-langkah yang terukur dan konstitusional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Mohon doanya kepada warga PPP di seluruh pelosok tanah air, rekan rekan pengurus DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting. (Ant/OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved