Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan penetapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Tidak mempengaruhi. Tetap solid dan semuanya tetap bekerja. Pekerjaan-pekerjaan politik tetap terus dilakukan," ujar Jokowi di Hotel Cambridge Medan, Sabtu (16/3).
Baca juga: Romi Terjaring OTT KPK, Jokowi: Koalisi tetap Bekerja dan Solid
Jokowi mengatakan timnya tetap solid dan semuanya tetap bekerja. Pekerjaan-pekerjaan politik tetap dilakukan. Jokowi mengaku Romi adalah temannya dan sudah lama ikut dalam Koalisi Indonesia Kerja. "Kita sangat sedih dan prihatin," katanya.
Tetapi, lanjutnya, ia tetap menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh KPK dan akan meghormati seluruh proses hukum yang ada.
Menanggapi pernyataan Romi bahwa yang bersangkutan dijebak, Jokowi menyatakan tidak tahu. "Saya tidak ngerti," katanya.
Sebelumnya, KPK resmi menahan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang telah ditetapkan tersangka suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.
"Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri
Diansyah di Jakarta.
Romi telah mengenakan rompi jingga khas tahanan KPK usai diperiksa. Sebelumnya, Rommy telah dibawa ke gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/3) sekitar pukul 20.15 WIB setelah diamankan di Surabaya, Jawa Timur.
Sebelum masuk ke mobil tahanan KPK, Romi sempat membagikan kepada awak media surat terbuka yang ditulisnya sendiri.
Baca juga: KPK Bidik Menag Lukman Hakim
Berikut beberapa poin dari isi surat terbuka yang ditulis dan ditanda tangani oleh Romi tersebut.
Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, tahu saya rencanakan. Bahkan firasat pun tidak. Itu lah kenapa saya menerima sebuah permohonan siaturrahmi di sebuah hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka.
Kejadian ini juga menunjukkan ini lah risiko dan sulitnya menjadi salah satu public figure yang sering menjadi tumpuan aspirasi tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat dari daerah.
Kepada rekan-rekan TKN Jokowi-Amin dan masyarakat Indonesia, saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini. Ini lah risiko pribadi saya sebagai pemimpin yang harus saya hadapi dengan langkah-langkah yang terukur dan konstitusional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Mohon doanya kepada warga PPP di seluruh pelosok tanah air, rekan rekan pengurus DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting. (Ant/OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan OTT Bupati Pekalongan harus jadi pelajaran bagi pemimpin daerah lain di Jateng.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3).
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved