Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis kasus suap yang menimpa Ketua Umum PPP Romahurmuziy tidak memengaruhi soliditas koalisinya.
"Saya kira konsolidasi kita dengan partai-partai tidak ada masalah, juga tidak memengaruhi elektabilitas," kata Jokowi saat ditanya di Hotel Cambridge, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/3).
Baca juga: Romi Kena OTT KPK, TKN: Hukum tak Boleh Diintervensi
PPP merupakan salah satu partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sekitar satu bulan menjelang pencoblosan, Jokowi memastikan koalisinya tetap bekerja dan fokus guna memenangkan pilpres.
"Tetap solid dan semuanya tetap bekerja. Pekerjaan-pekerjaan politik tetap terus dilakukan," tandasnya
Dalam konferensi pers hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka dari operasi tangkap tangan di sebuah hotel di Jawa Timur, Jumat (15/3).
Baca juga: KPK Bantah Jebak Romahurmuziy
KPK menetapkan Romy sebagai tersangka penerima suap. Sementara Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Jokowi menegaskan tetap menghormati putusan KPK kendati ia mengenal baik Romy.
"Apapun, Romi adalah kawan kami sudah lama dan juga ikut dalam Koalisi Indonesia Kerja juga sudah lama. Kami sangat sedih dan prihatin. Tapi, kami menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh KPK dan menghormati seluruh proses hukum yang ada," imbuh calon presiden nomor urut 01 itu. (OL-6)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved