Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
CALON Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis kasus suap yang menimpa Ketua Umum PPP Romahurmuziy tidak memengaruhi soliditas koalisinya.
"Saya kira konsolidasi kita dengan partai-partai tidak ada masalah, juga tidak memengaruhi elektabilitas," kata Jokowi saat ditanya di Hotel Cambridge, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/3).
Baca juga: Romi Kena OTT KPK, TKN: Hukum tak Boleh Diintervensi
PPP merupakan salah satu partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sekitar satu bulan menjelang pencoblosan, Jokowi memastikan koalisinya tetap bekerja dan fokus guna memenangkan pilpres.
"Tetap solid dan semuanya tetap bekerja. Pekerjaan-pekerjaan politik tetap terus dilakukan," tandasnya
Dalam konferensi pers hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka dari operasi tangkap tangan di sebuah hotel di Jawa Timur, Jumat (15/3).
Baca juga: KPK Bantah Jebak Romahurmuziy
KPK menetapkan Romy sebagai tersangka penerima suap. Sementara Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Jokowi menegaskan tetap menghormati putusan KPK kendati ia mengenal baik Romy.
"Apapun, Romi adalah kawan kami sudah lama dan juga ikut dalam Koalisi Indonesia Kerja juga sudah lama. Kami sangat sedih dan prihatin. Tapi, kami menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh KPK dan menghormati seluruh proses hukum yang ada," imbuh calon presiden nomor urut 01 itu. (OL-6)
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Instruksi ini terkait dengan penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis yang menuai kontroversi.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
BENDAHARA Partai NasDem, Ahmad Sahroni, membantah kabar operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved