Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis kasus suap yang menimpa Ketua Umum PPP Romahurmuziy tidak memengaruhi soliditas koalisinya.
"Saya kira konsolidasi kita dengan partai-partai tidak ada masalah, juga tidak memengaruhi elektabilitas," kata Jokowi saat ditanya di Hotel Cambridge, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/3).
Baca juga: Romi Kena OTT KPK, TKN: Hukum tak Boleh Diintervensi
PPP merupakan salah satu partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sekitar satu bulan menjelang pencoblosan, Jokowi memastikan koalisinya tetap bekerja dan fokus guna memenangkan pilpres.
"Tetap solid dan semuanya tetap bekerja. Pekerjaan-pekerjaan politik tetap terus dilakukan," tandasnya
Dalam konferensi pers hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka dari operasi tangkap tangan di sebuah hotel di Jawa Timur, Jumat (15/3).
Baca juga: KPK Bantah Jebak Romahurmuziy
KPK menetapkan Romy sebagai tersangka penerima suap. Sementara Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Jokowi menegaskan tetap menghormati putusan KPK kendati ia mengenal baik Romy.
"Apapun, Romi adalah kawan kami sudah lama dan juga ikut dalam Koalisi Indonesia Kerja juga sudah lama. Kami sangat sedih dan prihatin. Tapi, kami menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh KPK dan menghormati seluruh proses hukum yang ada," imbuh calon presiden nomor urut 01 itu. (OL-6)
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dugaan penyelewengan dana APBD tersebut tersebar di 25 dinas, badan, dan lembaga di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan akan memerangi korupsi tanpa kompromi saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Davos, Swis, Kamis (22/1)
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved