BPN Kritik Jokowi Naikkan Gaji ASN, TKN Jadi Maunya Diturunkan

WAKIL Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani, mempertanyakan motif berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo yang dikeluarkan menjelang Pilpres 2019. Di antaranya kenaikan gaji PNS dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dianggap menimbulkan kecurigaan.

Bagi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin, langkah kubu BPN itu menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap pengelolaan keuangan negara dan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan ASN.

"Kenaikan ini kan langkah yang telah lama dipersiapkan, sudah diperhitungkan dengan matang. Ini pemenuhan komitmen pemerintah mensejahterakan ASN," kata jubir TKN Muhammad Misbakhun, Kamis (14/3)

Ia meminta BPN Prabowo Sandi tidak terus menerus memolitisasi kebijakan yang memang sudah dipersiapkan pemerintah dengan matang.

"Janganlah dikit-dikit politis. Kalau begitu cara berfikirnya, jadi BPN Prabowo-Sandi maunya gaji ASN diturunkan?" tandasnya.

Dalam pandangan politisi Partai Golkar itu, seharusnya semua pihak, termasuk BPN memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tapi yang timbul adalah apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi pasti salah di mata BPN.

Bahkan kebijakan prorakyat juga salah. Ada pemutarbalikan fakta bahwa apa yang diambil pemerintah adalah untuk kepentingan politik semata.

"Jadi oposisi kelihatannya hanya menginginkan pemerintah itu salah di mata rakyat agar mereka bisa berkuasa. Kalau konsepnya begini kacau kita bernegara. harusnya sama-sama berjuang mensejahterakan rakyat," tandasnya. (RO/OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama