Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENANGGAPI tingginya ketidakpercayaan pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya dari pemilih capres cawapres 02 sebagaimana diungkap survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini tidak akan terjadi kegaduhan usai pemungutan suara.
"Saya yakin (tidak akan gaduh) dan kita sudah tepat melakukan pemilihan langsung presiden. Jadi, penyelesaiannya dibawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Umumnya selalu selesai tidak ada persoalan," tutur Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (12/3).
Baca juga: Grounded Boeing 737-Max 8, JK: Keselamatan Penumpang Prioritas
Menurut Kalla, meski saat kampanye terkesan ramai namun usai pemilu umumnya situasi tetap kondusif. Ia pun menilai masyarakat Indonesia saat ini telah mempraktekkan demokrasi dengan lebih baik.
"Artinya kalau menang, ya menang dan kalah, ya kalah, dan selama hampir 20 tahun pelaksanaan hampir tidak ada apa-apa," tutur Kalla.
Wapres meyakini KPU sebagai lembaga tentu terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan akan independensi lembaganya dengan terus objektif dan independen. Terlepas nantinya ada pihak yang tidak senang dengan langkah atau keputusan KPU, Kalla menilai, hal tersebut sebagai hal yang biasa.
"Senang atau tidak senang itu tergantung masing-masing pihak," jelas Jusuf Kalla.
Terlebih menurt Wapres masih ada dua lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dapat mengkoreksi KPU. Untuk itu, pihak yang tidak puas dengan kinerja KPU dapat mengadukan kepada dua lembaga tersebut. Selain itu, sambung dia, para elit politik juga harus memberikan contoh kepada para pemilihnya terkait kedewasaan berpolitik.
"Bawa saja buktinya ke Bawaslu karena dia juga independen. Kalau mau lebih keras lagi bawa ke polisi sekalian," pungkas Kalla.
Baca juga: Amien Rais Sebut Malaikat Ikut Doakan Prabowo-Sandiaga
Sebagaimana diketahui, dalam survei SMRC menunjukkan banyak pemilih capres 02 yang tidak yakin dengan profesionalitas dan independensi KPU. Para pemilih capres 02 sebanyak 11,4% menyatakan sangat yakin dan sebanyak 52,6% menyatakan cukup yakin. Sedangkan 21,7% menyatakan kurang yakin dan 3,6% yang tidak yakin sama sekali dengan, 10,7% tidak menjawab.
Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.426 responden. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,65%. (OL-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved