Mendagri: Stop Delegitimasi KPU

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat masih ada pihak-pihak yang sengaja melakukan delegitimasi penyelenggara pemilu. Pasalnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut sekitar 25% pendukung 02 tidak percaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 4-5% pendukung 01 tidak percaya pada KPU.

"Saya kira perlu distop (delegitimasi ke KPU), karena itu sesuatu hal yang mengkambinghitamkan. Yang ada unsur mengkambinghitamkan KPU dan Bawaslu itu sesuatu hal yang tidak tepat. Mari kita dukung KPU, mari kita back up KPU, mari juga kita kritisi KPU," ungkap Tjahjo di Jakarta, Selasa (12/3).

Menurut Tjahjo, Undang-Undang termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan kewenangan penuh kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu. Posisi KPU juga mewakili partai-partai politik dalam menjalankan proses demokratisasi sejak pilkada serentak sampai pileg dan pilpres serentak 2019.

"Dalam posisi ini, pemerintah melihat kinerja KPU dan Bawaslu yang dimulasi sejak pilkada dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dengan proses yang profesional. Anggota komisioner KPU dan Bawaslu juga orang-orang yang punya integritas, dan berpengalaman di daerah sebelumnya," kata Tjahjo.

Baca juga: KPU: Upaya Delegitimasi Pemilu Makin Masif

Setiap keputusan dari kebijakan KPU dan Bawaslu yang berupa peraturan, lanjut Tjahjo, tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari Undang-Undang. Peraturan yang dibuat oleh kedua penyelenggara tersebut dikonsultasikan dengan DPR.

"Sehingga, dengan adanya kelompok perorangan yang sudutkan KPU dan Bawaslu itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Apalagi sampai demo di depan KPU. Kalau ada masukan, saran, saya kira KPU membuka diri atau lewat pemerintah," tandasnya.(OL-5)