Tangkal Hoaks, KPU Kita Semakin Transparan Beri Informasi

BEREDARNYA hoaks diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi problem utama yang dapat menggerus legitimasi penyelenggara pemilu. Untuk itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya akan meningkatkan transparansi informasi kepada publik.

"Ada isu apapun ya kita sampaikan. misalnya terkait dengan WNA masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap), kan kita buka saja jumlahnya sekian. Kan selama ini dicurigai WNA yang masuk itu dari Tiongkok semua, tapi dengan dibuka, orang jadi tahu bahwa sebenarnya dari banyak negara, dan terbesarnya bukan dari Tiongkok. Itu upaya menangkal dan memerangi hoaks," jelasnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Selasa (12/3).

Pihaknya, kata Pramono, semakin transparan menyampaikan informasi terkait persiapan pemilu. Selain itu, KPU menangkal hoaks dengan memberikan dan mengklarifikasi informasi yang benar sesuai fakta. Lebih lanjut, KPU juga mengambil langkah hukum untuk memerangi hoaks. Misalnya hoaks tujuh kontainer surat suara.

"Jika memang hoaks melebihi batas, sama sekali tidak ada, tapi diada-adakan sehingga seolah-olah KPU sudah berbuat curang, nah itu kita harus ambil langkah hukum," ucap Pramono.

Lebih lanjut, ia menuturkan, KPU, Bawaslu dan pemerintah sudah sepatutnya bertanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

"Juga tim kampanye serta publik harus sama-sama bertanggung jawab menyelenggarakan kampanye secara sehat," tandas Pramono. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria