NasDem Minta Polisi Usut Alat Kontrasepsi Bergambar Jokowi-Amin

PARTAI NasDem mengecam beredarnya foto alat kontrasepsi (kondom) bergambar pasangan capres-cawapres pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di media sosial. Karenanya, NasDem meminta polisi segera mengusut penyebaran foto tersebut.

Wakil Sekjen Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, Minggu (10/3), mengatakan beredarnya foto alat kontrasepsi bergambar Jokowi-Amin di media sosial merupakan kampanye hitam.

Ia menilai, penyebaran foto diduga kuat dilakukan secara sengaja untuk merusak citra Jokowi-Amin.

"Cara-cara biadab dan tidak beretika seperti itu tidak bisa ditoleransi. Harus dibasmi. Tidak boleh berkembang menjadi budaya politik di Indonesia," tegas Hermawi.

Baca juga: Jokowi Serukan Lawan Fitnah

Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin itu menegaskan, NasDem mengecam keras perilaku kampanye tersebut. Kampanye model itu sudah tergolong hitam dan kotor dengan niat menjatuhkan lawan.

Partai NasDem mencurigai, praktik kampanye itu tidak hanya merusak citra pasangan calon nomor urut 01, tetapi berniat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Bukan tidak mungkin cara-cara seperti itu akan membangkitkan fanatisme pasangan calon kemudian masyarakat diadu domba dan pecah belah.

"Siapa pun pelakunya harus dihukum. Kalau pun rakyat biasa, tetap harus diproses. Jangan sampai dimaafkan dengan alasan mereka hanya diperalat," tegas Hermawi.

Ia menambahkan pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden merupakan wahana demokrasi yang bermoral, beretika dan jauh dari praktik-praktik kebiadaban.

Masa kampanye, khususnya pilpres, harus menjadi momentum pemaparan program, visi dan misi para kandidat agar publik mempunyai gambaran mengenai para calon pemimpin.

"Bukannya merusak sendi-sendi demokrasi dengan cara menyebarkan fitnah yang keji tidak bermoral seperti ini," kata Hermawi.

NasDem mengingatkan agar aturan hukum dan etika di atas segalanya. Pertarungan kontestasi harus dalam bingkai aturan dan kaidah demokrasi.

"Kita harus menjaga agar kontestasi ini berjalan di dalam koridor demokrasi dan aturan hukum. Sekali kita bermain fitnah, menyebarkan hoaks dan sejenisnya, pihak ke tiga atau ke empat akan dengan mudah menumpangnya. Kita yang saling tuding, saling tuduh," ujarnya. (OL-2)