Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
BERBAGAI upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menangani permasalahan warga negara asing (WNA) masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni, membuat tim teknis yang mewakili anggota KPU, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kami sepakat membentuk desk bersama, jadi ada Tim teknis mewakili KPU, Dukcapil, dan tentunya nanti kami akan koordinasi dengan komisioner Bawaslu. Jangan sampai ada orang yang tidak punya hak memilih di Indonesia menggunakan hak pilih tersebut. Maka itulah gunanya tim ini," terang Viryan usai rapat bersama di Kantor Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Jumat (8/3)
Baca juga: KPU Coret 174 WNA yang Masuk DPT Pemilu 2019
Adapun waktu kerja tim teknis gabungan tersebut selama seminggu. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa nanti masyarakat bisa mengadukan jika ada temuan WNA yang masuk DPT.
"Jadi siaapa pun yang merasa menemukan ada WNA masuk ke DPT boleh lapor ke tim teknis itu. Nanti tim ini berkantor di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ada dari staf saya Dukcapil, Bawaslu kumpul agar lebih efektif, lebih cepat selesai," terang Zudan.
Viryan menambahkan, bahwa data temuan Dukcapil, KPU dan Bawaslu terkait WNA masuk DPT akan disinkronkan bersama-sama sehingga nantinya tidak menimbulkan kebingungan di publik terkait akurasi data.
"Hari ini data-data yang ada dikumpulkan. Tadi sedang mulai diolah namun pembahasan bersama lebih lanjut oleh tim mulai Senin (11/3).Kita ingin pastikan ini semua bersih dalam waktu seminggu kedepan, dan itu komitmen kami. Pasti akan kami sampaikan ke publik apapun hasilnya," ujar Viryan.
Baca juga: TPS Rawan Kecurangan, Bawaslu Siapkan Siwaslu
Seperti diketahui, data Dukcapil menyebut ada 1.680 WNA yang memiliki E-KTP dimana ada 103 WNA masuk DPT. Lalu setelah dilakukan pengecekan oleh KPU menjadi 101. Sementara itu, Bawaslu mengungkap ada 158 data WNA yang masuk DPT.
"Jadi ini data kan terus bergerak, Dan semua data yang ada perlu disinkronisasikan, agar prosesnya berjalan dengan baik, sinkronisasi dilalukan oleh tim teknis. Kami pastikan seluruh data yang terkait WNA ditargetkan pada seminggu pertama ini dirampungkan tim teknis," tandasnya. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved