Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan realisasi kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling lambat awal April 2019. Presiden menjanjikan tersebut saat merespon pertanyaan PNS di sela-sela sambutan meresmikan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung Selatan, Jumat (8/3).
"Tadi di sana waktu saya salam-salaman ada yang menanyakan, Pak ini PNS gajinya naik kapan. Gajinya naiknya kapan, saya jawab iya saya ngerti, ini PP-nya baru disiapkan. Saya kira Maret ini akan selesai sehingga awal April sudah bisa diberikan kenaikan itu kepada bapak ibu sekalian dirapel plus gaji 13, 14," kata Presiden Jokowi.
Dengan begitu, Presiden menjanjikan pada awal April 2019, para PNS/ aparatur sipil negara akan menerima gaji berikut rapel ditambah dengan gaji ke-13 dan ke-14. Terkait dengan pelayanan yang diberikan ASN kepada masyarakat, lanjut Presiden, semakin hari semakin baik, terutama dari sisi kecepatan.
"Saya kira betapa kecepatan pelayanan ASN kita semakin hari semakin kelihatan. Saya tanyakan ke Pak Sekda di beberapa kabupaten," tutur Kepala Negara.
Baca juga: April Mendatang, Gaji 3.500 Honorer Babel Naik
Misalnya, di Lampung, pengajuan perizinan SIUP tidak lagi dipungut biaya dan hanya memakan waktu sehari.
"IMB agak lama saya pikir satu bulan, ternyata ada yang satu minggu itu sudah cukup untuk IMB. Sehingga saya harapkan perizinan cepat akan menarik investasi sebanyak-banyaknya dan kita harapkan akan membuka lapangan pekerjaan yang makin banyak di Provinsi Lampung," pungkas mantan Wali Kota Solo ini.(OL-5)
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) ASN 2026. Simak syarat lengkap, durasi pelatihan, dan hak peserta di sini.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved