Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan realisasi kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling lambat awal April 2019. Presiden menjanjikan tersebut saat merespon pertanyaan PNS di sela-sela sambutan meresmikan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung Selatan, Jumat (8/3).
"Tadi di sana waktu saya salam-salaman ada yang menanyakan, Pak ini PNS gajinya naik kapan. Gajinya naiknya kapan, saya jawab iya saya ngerti, ini PP-nya baru disiapkan. Saya kira Maret ini akan selesai sehingga awal April sudah bisa diberikan kenaikan itu kepada bapak ibu sekalian dirapel plus gaji 13, 14," kata Presiden Jokowi.
Dengan begitu, Presiden menjanjikan pada awal April 2019, para PNS/ aparatur sipil negara akan menerima gaji berikut rapel ditambah dengan gaji ke-13 dan ke-14. Terkait dengan pelayanan yang diberikan ASN kepada masyarakat, lanjut Presiden, semakin hari semakin baik, terutama dari sisi kecepatan.
"Saya kira betapa kecepatan pelayanan ASN kita semakin hari semakin kelihatan. Saya tanyakan ke Pak Sekda di beberapa kabupaten," tutur Kepala Negara.
Baca juga: April Mendatang, Gaji 3.500 Honorer Babel Naik
Misalnya, di Lampung, pengajuan perizinan SIUP tidak lagi dipungut biaya dan hanya memakan waktu sehari.
"IMB agak lama saya pikir satu bulan, ternyata ada yang satu minggu itu sudah cukup untuk IMB. Sehingga saya harapkan perizinan cepat akan menarik investasi sebanyak-banyaknya dan kita harapkan akan membuka lapangan pekerjaan yang makin banyak di Provinsi Lampung," pungkas mantan Wali Kota Solo ini.(OL-5)
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved