Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mewakili lembaga ICW meminta Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali untuk segera memecat lima orang pegawainya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kelima orang tersebut menjadi bagian dari seribu lebih pegawai negeri sipil (PNS) yang belum dipecat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
"Berdasarkan data yang kita terima pada bulan september tahun 2018, sangat disayangkan di internal MA ada 5 pegawainya yang sudah jadi terpidana kasus korupsi akan tetapi belum dilakukan pemecatan dan masih menerima gaji," tutur Kurnia di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Rabu (27/2).
Baca juga: KPU Terapkan Dua Zona Kampanye Rapat Umum
Untuk itu, ICW berharap pihak MA segera memecat kelima pegawainya tersebut agar tidak memperbesar potensi kerugian negara yang ada akibat masih diterimanya gaji para pegawai tersebut.
ICW pun menyayangkan MA sebagai lembaga yang seharusnya mampu menjaga integritasnya dan juga menciptakan zero tolerance atas korupsi namun justru membiarkan ada lima pegawainya yang telah menjadi terpidana korupsi dan masih menerima.
"Memang kami tidak memiliki namanya maupun jabatannya, kami hanya mengetahui jumlahnya saja," tutur Kurnia.
Kurnia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui seperti apa respons MA terkait surat yang disampaikan pihaknya. Namun pihaknya berharap surat tersebut dapat cepat direspons dan dapat disampaikan juga ke publik.
"Karena maslah ini sudah menjadi masalah besar dan beberapa kali diberitakan di media. Jadi harapan kita Hatta Ali ketua MA bisa cepat merespo suarat dari ICW," pungkas Kurnia. (OL-6)
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
MA AS mengizinkan Presiden Donald Trump melanjutkan rencana pemangkasan pegawai Departemen Pendidikan.
Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung
DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved