Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mewakili lembaga ICW meminta Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali untuk segera memecat lima orang pegawainya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kelima orang tersebut menjadi bagian dari seribu lebih pegawai negeri sipil (PNS) yang belum dipecat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
"Berdasarkan data yang kita terima pada bulan september tahun 2018, sangat disayangkan di internal MA ada 5 pegawainya yang sudah jadi terpidana kasus korupsi akan tetapi belum dilakukan pemecatan dan masih menerima gaji," tutur Kurnia di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Rabu (27/2).
Baca juga: KPU Terapkan Dua Zona Kampanye Rapat Umum
Untuk itu, ICW berharap pihak MA segera memecat kelima pegawainya tersebut agar tidak memperbesar potensi kerugian negara yang ada akibat masih diterimanya gaji para pegawai tersebut.
ICW pun menyayangkan MA sebagai lembaga yang seharusnya mampu menjaga integritasnya dan juga menciptakan zero tolerance atas korupsi namun justru membiarkan ada lima pegawainya yang telah menjadi terpidana korupsi dan masih menerima.
"Memang kami tidak memiliki namanya maupun jabatannya, kami hanya mengetahui jumlahnya saja," tutur Kurnia.
Kurnia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui seperti apa respons MA terkait surat yang disampaikan pihaknya. Namun pihaknya berharap surat tersebut dapat cepat direspons dan dapat disampaikan juga ke publik.
"Karena maslah ini sudah menjadi masalah besar dan beberapa kali diberitakan di media. Jadi harapan kita Hatta Ali ketua MA bisa cepat merespo suarat dari ICW," pungkas Kurnia. (OL-6)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Kemenkes menyatakan pemberhentian dr Piprim Basarah sebagai PNS karena pelanggaran disiplin 28 hari mangkir, bukan terkait kritik terhadap kebijakan restrukturisasi kolegium.
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi Google LLC. Google wajib bayar denda Rp202,5 Miliar terkait monopoli Google Play Billing System di Indonesia.
SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved