Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Irfan Pulungan, mendorong kepolisian mencari aktor intelektual pembuatan video emak-emak menebar hoaks terhadap pasangan Jokowi-Amin.
"Harusnya tak berhenti di ibu (pelaku di dalam video) itu. Kami menduga ada aktor intelektual di balik itu," katanya saat di Polda Jawa Barat, Bandung, Senin (25/3).
Dia menilai, ketiga emak-emak yang menebar hoaks tersebut bisa saja hanya diperintah untuk menebar fitnah dan hal-hal lainnya yang merugikan Jokowi-Amin.
Sehingga, menurutnya, pelaku sama sekali tidak mengetahui apa yang diucapkan dan akibat hukum yang ditimbulkan. "Saya menduga ketiga orang ibu-ibu ini juga tidak paham tentang kalimat materi yang disampaikan dan dampak hukum buat mereka. Ini sesat dan menyesatkan, ini murni fitnah," katanya.
Baca juga: Polda Tahan Emak-Emak Penebar Hoaks di Karawang
Sehingga, menurut dia tidak menutup kemungkinan aktor intelektualnya berasal dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi. "Harus dicari tuntas, siapa di balik ini semua. Apakah ada tim kampanye 02, atau ada kepentingan pihak lain," katanya.
Apalagi, dia menilai beredarnya video itu bertujuan menggerus tingkat keterpilihan pasangan nomor 01. "Tujuannya untuk memengaruhi pemilih dalam menilai kinerja dan karakter Pak Jokowi," katanya.
Dalam video itu, menurutnya terdapat dua fitnah yang sangat merugikan kandidat yang diusungnya. "Ada dua point, suara azan tak berkumandan dan nikah sejenis," katanya.
Kedua hal itu sangat tidak masuk akal dan tentunya merugikan kubu 01. "Hari ini Pak Jokowi ngambil calon wakilnya dari ulama, jadi sangat tidak mungkin tuduhan itu terjadi. Di mana akal sehatnya," kata dia.
Baca juga: Romahurmuziy: Kubu Prabowo-Sandi Biasa Tabrak Aturan
Dengan begitu, dia juga mengimbau para pemilih untuk tidak mudah percaya terhadap kampanye hitam seperti yang dilakukan ini. "Mari gunakan akal sehat dalam memilih," katanya. (A-1)
KSPSI desak Presiden Prabowo pimpin Board of Peace (BoP). Modal historis KAA & GNB serta dukungan buruh global jadi kunci imbangi dominasi AS di Palestina.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Menlu Sugiono bertemu Wakil Palestina di PBB, bahas Solusi Dua Negara, Board of Peace, dan kesiapan Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Gaza.
KOMISI I DPR RI akan mengawal hasil tindak lanjut dri keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Board of Peace di Amerika Serikat yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan kunjungan Kerja ke Washington, Amerika Serikat hadir dalam pertemuan perdana atau KTT Board of Peace bersama setkab Teddy Indra Wijaya dan Bahlil Lahadalia
Kunjungan presiden prabowo subianto yakni menghadiri pertemuan perdana atau KTT Board of Peace, Komisi I minta penghentian kekerasan, memastikan perlindungan bagi warga sipil di Palestina.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved