Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POLA penghitungan hasil pencoblosan pada pemilu serentak 2019 dinilai rawan. Hal itu karena nantinya penghitungan akan dimulai dari surat suara presiden dan wakil presiden.
Veri Juanidi, Direktur Kode Inisiatif, mengatakan proses pungut hitung suara harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa memastikan penghitungan dapat berlangsung aman dan konsisten meski waktu telah memasuki tengah malam.
Baca juga: Ketua PBNU: Pengandaian Pilpres Sebagai Perang adalah Keliru
"Penghitungan presiden nanti dilakukan pertama, setelah selesai itu euforia pasti akan ke hasil pilpres," ujar Veri, di D'consulate Resto & Lounge, Jakarta, Sabtu (23/2).
Dalam euforia tersebut, proses penghitungan suara legislatif dikhawatirkan tidak terawasi dengan baik. Berbagai potensi kesalahan dan kecurangan semakin besar terjadi.
"Apalagi bisa jadi sudah kelelahan sudah sangat malam. Potensi kecurangan bisa jadi sangat tinggi. Padahal di sisi ini yang paling jadi isu krusial untuk menjaga suara rakyat untuk legislatif," ujar Veri.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo, mengatakan di pemilu serentak ini euforia pilpres sangat lebih terasa. Hal itu diyakini juga akan terjadi dalam proses penghitungan suara pascapemilu 17 Februari mendatang.
"Pada saat hari H penghitungan presiden dan wapres lebih dulu takutnya kalau tidak aman setelahnya ntar masalah lagi. Kalau bisa penghitungan suara direnungkan lagi kalau bisa presidennya terakhir saja," ujar Eko.
Sementara itu, Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan berbagai persiapan terus dilakukannya untuk memastikan teknis pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung lancar dan aman. Termasuk memastikan tidak ada kesalahan dan kecurangan saat penghitungan suara legislatif.
"KPU akan memastikan penghitungan surat suara semua harus konsisten sesuai aturan yang ada. Sudah cukup memadai sebenarnnya untuk teknis di lapangan," ujar Viryan.
Baca juga: Ma'ruf Amin tak Habis Pikir Pilpres Disamakan Perang Badar
Saat ini, pemantapan persiapan tinggal pada tahap agar pelaksana di TPS bisa bersiap secara maksimal. Termasuk soal ketahanan fisik karena penghitungan diperkirakan akan mencapai tengah malam.
"Tinggal dipastikan saksi bisa bekerja maksimal dan pengawas TPS juga. Menjamin secara tersistem proses penghitungan suara benar-benar berlangsung secara luber dan jurdil," ujar Viryan. (OL-6)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved