Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
BERITA bohong alias hoaks terhadap pemerintahan yang sah merupakan bentuk ketidakmampuan pihak lain untuk bersaing secara sehat dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019.
"Penyebarluasan berita dan informasi yang tidak berdasarkan data valid yang terjadi saat ini merupakan bentuk ketidakmampuan dari pihak lain untuk mengakui keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dalam seminar "Menangkal Berita Bohong dan Hoaks Jelang Pilpres 2019", di Padang, Sumatera Barat, Minggu (10/2).
Hadir dalam seminar tersebut Ketua Umum Harmoni Indonesia Firdaus Ali, Bupati Solok dan beberapa pejabat pusat serta Sumatera Barat lainnya.
Melalui keterangan tertulis yang diterima hari ini , Sidarto mengemukakan isu seperti Tiongkok, PKI, anak haram merupakan berita yang sama sekali tidak memiliki dasar validitas.
"Inti dari berita-berita seperti itu hanya untuk mengganggu stabilitas sosial masyarakat yang sudah kondusif," kata Sidarto.
Lebih lanjut, Sidarto mengatakan bahwa presiden adalah orang yang selalu melaksanakan shalat lima waktu dan pandai membaca Al'Quran .
Baca juga : Lambe Hoaks Cara Segar Lawan Hoaks
"Sementara kandidat lain merupakan kebalikan dari presiden Jokowi, tidak rajin shalat dan tidak bisa baca Al Quran," ujarnya.
Ia meyakinkan bahwa Capres Nomor Urut 01, memang sudah menjadi sosok yang sederhana semenjak menjadi calon Wali Kota Solo.
"Bahkan setelah menjadi presiden juga seperti itu tetap menjadi sosok yang sederhana," katanya.
Ketua Umum Harmoni Indonesia, Firdaus Ali mengatakan, Joko Widodo tidak pernah memiliki niat untuk membalas hoaks yang disebarkan oleh lawan politiknya.
"Banyak isu yang tersebar di tengah masyarakat. Tapi, Jokowi tidak pernah ingin membalas itu.Padahal beliau memiliki kekuatan yang bisa membalas itu," ujarnya.
Terkait hutang, katanya, selama empat tahun pemerintahan Jokowi menambah hutang Rp1.644,23 triliun tapi juga membayar Rp1.600 triliun hutang.
Dengan itu, Jokowi sudah membangun banyak infrastruktur seperti pembangunan embung, jalan, dan hal lainnya.
"Bahkan dalam pemerintahan 4 tahun terakhir pembangunan melebihi 10 tahun kepemimpinan sebelumnya. Di zaman bapak Soeharto pun bisa dibandingkan," katanya.
Ia mengatakan, bagi masyarakat Minangkabau yang mendukung Jokowi, jangan pernah takut menyebarkan kebenaran dalam mendukung Jokowi. Bahkan, untuk kampanye pun jangan takut untuk bersuara.
Pada kesempatan tersebut ,Jokowi dilantik sebagai Bapak Bijaksana Anti Hoaks.
Ketua Panitia Seminar, Diki Syambara mengatakan, masyarakat yang konfirmasi untuk hadir sebanyak 567 dan yang hadir 450 orang.
"Seminar ini untuk menangkal hoaks yang berada di tengah masyarakat yang berpotensi memecah belah," pungkasnya. (RO/OL-8)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved