Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PARTAI Demokrat kembali dipertanyakan komitmennya dalam mendukung Prabowo-Sandi.
Salah satunya karena Demokrat secara terang-terangan membiarkan kadernya membelot dengan mendukung Jokowi-Amin. Terbaru, Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Amin.
Menanggapi hal itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku masih menaruh kepercayaan pada Demokrat.
"Kalau buat kami tentu setiap partai punya kebijakan. Kami tetap berpegang bahwa teman-teman DPP Demokrat seluruh jajarannya hingga ke level SBY amat sangat dukung Prabowo, itu yang jadi pegangan," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (22/1).
Baca juga: Demokrat Dalami Dukungan Wali Kota Cirebon ke Jokowi
Mardani mengatakan, PKS dan BPN Prabowo-Sandi menyerahkan pada mekanisme internal partai Demokrat bila ada dinamika di tubuh partai. Hal itu dianggap menjadi urusan dan kebijakan partai Demokrat.
Mardani mengatakan, PKS dan BPN sendiri tidak mau terlalu sibuk mengurusi hal itu. Mereka tengah fokus untuk pemenangan di pileg dan pilpres 2019.
"Kami lebih fokus pada strategi tinggal 85 hari ke depan di mana trennya pasangan nomor 1 sedikit turun pasangaan kami naik tapi lambat. Kami ingin membooster sehingga insya allah bisa menang," ujar Mardani. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved