Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan kubu Prabowo Subianto yakni Gerindra, PKS, dan PAN kalah besar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018. Tidak satu pun dari tiga wilayah di Pulau Jawa menang. Sementara tiga wilayah itu adalah yang paling besar jumlah pemilihnya di Indonesia.
“Jawa Barat 18%, Jawa Tengah 13%, dan Jawa Timur itu 16 %. Ditotal sekitar 47%. Jadi sebetulnya Prabowo amat sangat berkepentingan untuk menang di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Namun faktanya calon yang diusung dan dukung kalah,” terangnya kepada Media Indonesia saat ditemui di Studio 1 Metro TV di Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/6).
"Nah, ini tentunya akan berdampak pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Tentunya harus kerja ekstra,” tambahnya.
Gerindra menurutnya, memberikan kejutan kecil karena ada lonjakan suara, tetapi tidak menjadi kejutan besar karena toh pada ujungnya tetap kalah di tiga provinsi di Pulau Jawa. Menurut Qodari, kekalahan itu tidak lain karena kesalahan dalam memilih pasangan calon.
“Ini adalah kesalahan politik Gerindra karena kurang tepat memilih figur yang diusung. Seandainya memilih figur yang cukup dikenal pasti akan mengubah hasil yang ada saat ini,” ungkapnya.
Qodari menyebutkan, akan lain ceritanya jika seluruh figur yang dicalonkan Gerindra baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur orang yang terkenal. “Pasti akan berpengaruh. Contohnya Ridwal Kamil dan lain-lain,” tegasnya. (OL-5)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
Deklarasi dukungan akan dilakukan pada Minggu (7/4) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).
Sebanyak 20 penyelam yang menamakan diri Divers Relawan Jokowi (DRJ) dari komunitas Masyarakat Maritim Indonesia membentangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved