Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan kubu Prabowo Subianto yakni Gerindra, PKS, dan PAN kalah besar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018. Tidak satu pun dari tiga wilayah di Pulau Jawa menang. Sementara tiga wilayah itu adalah yang paling besar jumlah pemilihnya di Indonesia.
“Jawa Barat 18%, Jawa Tengah 13%, dan Jawa Timur itu 16 %. Ditotal sekitar 47%. Jadi sebetulnya Prabowo amat sangat berkepentingan untuk menang di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Namun faktanya calon yang diusung dan dukung kalah,” terangnya kepada Media Indonesia saat ditemui di Studio 1 Metro TV di Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/6).
"Nah, ini tentunya akan berdampak pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Tentunya harus kerja ekstra,” tambahnya.
Gerindra menurutnya, memberikan kejutan kecil karena ada lonjakan suara, tetapi tidak menjadi kejutan besar karena toh pada ujungnya tetap kalah di tiga provinsi di Pulau Jawa. Menurut Qodari, kekalahan itu tidak lain karena kesalahan dalam memilih pasangan calon.
“Ini adalah kesalahan politik Gerindra karena kurang tepat memilih figur yang diusung. Seandainya memilih figur yang cukup dikenal pasti akan mengubah hasil yang ada saat ini,” ungkapnya.
Qodari menyebutkan, akan lain ceritanya jika seluruh figur yang dicalonkan Gerindra baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur orang yang terkenal. “Pasti akan berpengaruh. Contohnya Ridwal Kamil dan lain-lain,” tegasnya. (OL-5)
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved