Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutidf Indo Barometer Muhammad Qodari menilai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Timur, langkah PDIP terlalu beresiko karena salah pilih figur. Di Pulau Jawa, hanya pada satu daerah calon yang diusung PDIP yang berhasil menjadi pemenang yakni Jawa Tengah.
Dia menyebut pemilihan figur calon kepala daerah yang dipilih PDIP agak mengherankan. Dia mencontohkan di Jawa Barat, saat itu PDIP begitu mendominasi ingin mencalonkan Ridwan Kamil, namun di tengah jalan tiba-tiba PDIP mengusung TB Hasanuddin yang notabene figur yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat Jawa Barat.
“Kalau mencalonkan figur yang dikenal seperti Rieke Diah Pitaloka di tahun 2013, mungkin masih ada peluang. Kemudian di Jawa Timur seharusnya kalau saya jadi PDIP, saya akan mengajukan kader PDIP yang populer seperti Tri Risma Maharini. Apa lagi kan waktu itu surveinya tinggi,” ungkap Qodari kepada Media Indonesia saat ditemui di Studio 1 Metro TV di Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/6).
Begitu pun di Jawa Timur. “Kalau dulu dia mencalonkan Tri Risma Maharini, pasti lebih besar peluanganya. Intinya paling ideal kader PDIP. Di situ juga bisa dilihat mesin politik PDIP akan lebih maksimal,” jelas Qodari.
Untuk di Jawa Tengah, pilihan PDIP sudah tepat karena Ganjar Pranowo yang adalah kader PDIP sejak lama, ialah petahana yang baik popularitasnya. "Jika dilihat dari tiga provinsi itu, PDIP mengambil keputusan yang salah di dua wilayah dan hanya benar di satu wilayah. Dan ternyata yang dua itu salah benar kalah dan satu yang benar itu menang,” ujarnya.
Kesalahan memilih figur, menurutnya, tidak hanya dilakukan PDIP. “Tapi juga Gerindra karena memilih calon yang salah. Apalagi di Jawa Barat dan Jawa Timur memilih figur yang banyak untuk diusung. Tapi untuk Pilpres, PDIP masih punya peluang besar untuk menang,” tandasnya. (OL-5)
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved