Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan hasil Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan Rabu (27/6) besok menjadi salah satu faktor yang memengaruhi PAN dala berkoalisi di Pilpres 2019 mendatang. Namun, itu dinilai bukan faktor yang utama.
"Salah satu faktor apakah pilkada ini memperngaruhi (arah koalisi), tentu ada. Tapi dalam koalisi kan faktor pertimbangannya banyak," ujarnya di Ruang Rapat Pleno Fraksi PAN, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/6).
Lebih lanjut kata Zul, pengaruh tersebut terasa khususnya pada daerah dengan kantong suara PAN yang besar, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
Meskipun demikian, sambung dia, hasil pilkada bukan satu-satunya faktor penentu koalisi. Sebab, koalisi untuk pilpres melihat sosok kandidat calon presiden yang diusung.
"Bagaimana pilgub Jatim, Jateng, Jabar, itu kan hampir separoh, apalagi ditambah Sumut dan Sulsel. Kalau Sumut masuk, Sulsel masuk, itu masuk hampir 75%, itu menentukan. Tapi dalam koalisi tak hanya itu. Kami milih kandidat, milih orang. Bisa saja gubernurnya ini, presidennya bisa lain, partai milih A. Kandidatnya bisa beda. Tapi ada pengaruh, iya. Tapi tak satu-satunya," pungkasnya. (OL-5)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
Deklarasi dukungan akan dilakukan pada Minggu (7/4) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).
Sebanyak 20 penyelam yang menamakan diri Divers Relawan Jokowi (DRJ) dari komunitas Masyarakat Maritim Indonesia membentangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved