Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut membuat peraturan penyelenggaraan Pemilu merupakan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Untuk itu, ia meminta semua pihak menghormati peraturan yang telah dibuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2019.
"Ya KPU berhak membuat aturan itu. Karena itu kan memang wewenang mereka," kata Ferry saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (24/6).
Pemerintah dan DPR menurutnya memang boleh turut mengkritisi kebijakan KPU namun tetap utamanya kewenangan membuat aturan ada pada kemandirian KPU.
Meski demikian, ia pun meminta berbagai pihak termasuk KPU menghormati sikap pemerintah yang melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak mengundangkan PKPU tentang pencalonan anggota legislatif DPR dan DPRD. Jika polemik antara KPU dan Kemenkumham masih berjalan, Ferry pun berpendapat presiden harus menetapkan sikapnya.
"Pemerintah punya sikap demikian juga harus dihormati. Tetapi ini tidak boleh lama-lama. Presiden harus segera tetapkan sikap," ujarnya.
Ia pun menduga penolakan keras oleh Menkumham Yasonna H Laoly diakibatkan partai pengusungnya PDIP bakal mencalonkan banyak eks koruptor pada Pileg mendatang. Untuk itu, JOko Widodo sebagai presiden harus bersikap agar masyarakat tak salah mengira presiden turut mendukung koruptor berlaga kembali di Pileg 2019.
"Ya wajar itu kalau dia menolak. PDIP kan paling banyak. Ya sekarang tergantung presiden maunya bagaimana,"pungkasnya. (OL-3)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Jazilul mengatakan bahwa pertemuan kedua ketua umum yang berlangsung dalam suasana serius tapi santai itu akan membahas seputar koalisi dan Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved