Minggu 24 Juni 2018, 12:05 WIB

Waketum Gerindra: PKPU Wewenang KPU

Putri Anisa Yuliani | Politik dan Hukum
Waketum Gerindra: PKPU Wewenang KPU

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono (tengah) -- MI/ BARY FATHAHILAH

 

WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut membuat peraturan penyelenggaraan Pemilu merupakan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Untuk itu, ia meminta semua pihak menghormati peraturan yang telah dibuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2019.

"Ya KPU berhak membuat aturan itu. Karena itu kan memang wewenang mereka," kata Ferry saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (24/6).

Pemerintah dan DPR menurutnya memang boleh turut mengkritisi kebijakan KPU namun tetap utamanya kewenangan membuat aturan ada pada kemandirian KPU.

Meski demikian, ia pun meminta berbagai pihak termasuk KPU menghormati sikap pemerintah yang melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak mengundangkan PKPU tentang pencalonan anggota legislatif DPR dan DPRD. Jika polemik antara KPU dan Kemenkumham masih berjalan, Ferry pun berpendapat presiden harus menetapkan sikapnya.

"Pemerintah punya sikap demikian juga harus dihormati. Tetapi ini tidak boleh lama-lama. Presiden harus segera tetapkan sikap," ujarnya.

Ia pun menduga penolakan keras oleh Menkumham Yasonna H Laoly diakibatkan partai pengusungnya PDIP bakal mencalonkan banyak eks koruptor pada Pileg mendatang. Untuk itu, JOko Widodo sebagai presiden harus bersikap agar masyarakat tak salah mengira presiden turut mendukung koruptor berlaga kembali di Pileg 2019.

"Ya wajar itu kalau dia menolak. PDIP kan paling banyak. Ya sekarang tergantung presiden maunya bagaimana,"pungkasnya. (OL-3)

Baca Juga

Medcom

Tindaklanjuti Pemilu 2024, Komisi II Agendakan RDP dengan KPU

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 04 Juli 2022, 04:45 WIB
“RDP nanti terkait dengan rancangan Peraturan KPU (PKPU), pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon partai politik (parpol)...
Dok pribadi

Leter C Kerap Jadi Alat Bukti Kendati Tidak Ada yang Asli

👤Media Indonesia 🕔Minggu 03 Juli 2022, 22:50 WIB
KASUS perdata yang menyangkut masalah pertanahan tak lepas dari masih digunakannya alat bukti hak-hak lama seperti Leter C atau...
Antara

KPU Berkomitmen Perkuat Literasi Pemilih

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 03 Juli 2022, 22:09 WIB
Menurut Komisioner KPU, Idham Holik, pendidikan pemilih itu merupakan hak politik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya