Politik Dan Hukum

DPR Minta MA Evaluasi Tunjangan Hakim Ad Hoc

Komisi III DPR meminta evaluasi, khususnya penyesuaian pemenuhan hak fasilitas tunjangan untuk hakim ad hoc seperti tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan.

Revisi UU PA: Baleg DPR Setuju MoU Helsinki Jadi Rujukan Otonomi Khusus Aceh

Berdasarkan dokumen pembahasan, MoU Helsinki diusulkan masuk dalam konsideran 'Menimbang' poin B

Hakim Ad Hoc Keluhkan soal Kesejahteraan, DPR: Mohon Jangan Mogok Sidang

I Wayan Sudirta menyebutkan bahwa DPR akan berupaya memasukkan poin jaminan perlindungan bagi para hakim ad hoc ke dalam kesimpulan rapat agar menjadi keputusan resmi.

Hakim Ad Hoc Curhat ke DPR: Tanpa Gaji Pokok dan Jaminan Kematian, Hanya Bergantung Belas Kasihan

Meski memiliki fungsi yudisial yang sama beratnya dengan hakim karier, hakim ad hoc sering kali dianaktirikan di internal lembaga.

Menteri Yusril: Pilkada Tidak Langsung Lebih Efektif Tekan Politik Uang

Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang.

Menteri Yusril Jelaskan Alasan Setuju Pilkada tidak Langsung

PEMERINTAH menyatakan terbuka terhadap wacana penerapan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD

Siap Berdiskusi Soal Pilkada Langsung atau Tidak Langsung, Yusril: Keduanya Konstitusional

PEMERINTAH menyatakan terbuka terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk kemungkinan mengembalikannya menjadi pemilihan tidak langsung. 

Djunaidi Nur Divonis 2 Tahun 4 Bulan Penjara Kasus Suap Inhutani V

Majelis Hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 2 tahun 4 bulan penjara kepada Djunaidi Nur terkait suap eks Dirut Inhutani V untuk beli Jeep Rubicon.

KUHP Baru Tetap Atur Masa Kedaluwarsa Kasus

Salah satu poin yang diatur dalam KUHP baru adalah mengatur masa kedaluwarsa sebuah kasus yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. 

KUHP dan KUHAP Tuai Kritikan, Adang: Silakan Uji Materi ke MK

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan kritik terhadap KUHP dan KUHAP baru adalah bagian demokrasi. DPR membuka ruang koreksi melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

KPK Geledah Kantor Wanatiara Persada

Budi menjelaskan, penggeledahan dilakukan pada malam hari. KPK menyita sejumlah dokumen dari kantor tersebut.

Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026

Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.

Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah

Basuki juga menjelaskan menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sebuah perjanjian baru dianggap sah jika memenuhi syarat objektif, salah satunya adalah kausa yang halal.

KPK Kaitkan Kegiatan HM Kunang dalam Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi Ade Kuswara

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).

Mantan Audit Pertamina Bantah Ada Kontrak Pengalihan Aset Tangki OTM

Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.

38 Saksi Kasus Tata Kelola Minyak Mentah yang Dipanggil Jaksa Ungkap Fakta Ini

Kerry mengajak masyarakat untuk melihat perkara yang menjeratnya secara utuh berdasarkan fakta persidangan.

Tanggapi Kasus Komika Pandji, GNB: Pelarangan Humor Persempit Ruang Kritik Publik

Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid  alias Gus Dur, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menegaskan humor punya posisi penting sebagai medium kritik dan refleksi sosial.

Luhut Serukan Permanen, Izin Toba Pulp Lestari Berstatus Dicabut Sementara

PEMERINTAH Indonesia menghentikan sementara izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyusul tuduhan kuat bahwa aktivitas perusahaan pulp dan kertas tersebut ikut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di wilayah Sumatra. 

Luhut Kembali Tegaskan tak Terafiliasi dengan Toba Pulp Lestari, Dorong Pencabutan Izin demi Kepentingan Rakyat

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun kepemilikan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Luhut Tegaskan Tolak sejak 20 Tahun Lalu, Dorong Pencabutan Izin Toba Pulp Lestari

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia