SELAT Malaka yang berada di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatra merupakan salah satu selat terpadat di dunia. Setiap hari setidaknya ada 220 kapal yang melewati selat tersebut untuk mengangkut setengah perdagangan minyak dunia dan seperempat perdagangan barang dunia. Semua kapal yang hendak berlayar dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik dan sebaliknya harus melewati Selat Malaka. Lebar selat yang hanya 1,5 mil laut atau sekitar 2,7 km membuat lalu lintas harus dilakukan dengan berhati-hati.
Karena itu, very large crude carriers atau ultralarge crude carriers membutuhkan jasa tunda. Perusahaan asuransi tidak akan mau membayar klaim apabila kapal yang mengalami kecelakaan tidak menggunakan jasa tunda. Dari 220 kapal yang melewati Selat Malaka, setidaknya 70 di antaranya merupakan kapal superbesar. Selama ini, Singapura dan Malaysia menikmati hasil pemberian pelayanan jasa penundaan itu. Minimal satu kapal harus membayar US$10 ribu untuk menggunakan jasa tersebut.
Karena itu, pada Senin (10/4) lalu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan layanan jasa penundaan Indonesia di Selat Malaka. Untuk pertama kali sejak 71 tahun Indonesia merdeka, negeri ini berperan dalam pengelolaan Selat Malaka. Pemberian layanan jasa penundaan itu bukan hanya penting dari sisi ekonomi. Keterlibatan Indonesia penting untuk mengukuhkan kedaulatan maritim negeri ini karena wilayah terbesar Selat Malaka berada di bagian Indonesia. Selama ini Indonesia boleh dikatakan hanya menjadi penonton.
Bahkan, dalam jasa transhipment, Singapura menangguk untung paling besar sehingga perdagangan mereka menjadi maju. Semua kapal superbesar yang melewati Selat Malaka berlabuh di negeri itu karena fasilitasnya memadai untuk melayani kebutuhan kapal-kapal itu. Baru sekarang ini Malaysia mencoba memanfaatkan lalu lintas pelayaran yang ada di Selat Malaka. Mereka membangun Pelabuhan Tanjung Pelepas yang terletak di Johor. Harapannya, sebagian kapal yang selama ini berlabuh di Singapura mau berpindah ke Johor.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia pun sekarang makin menyadari pentingnya membangun poros maritim yang kuat. Untuk itulah, pelabuhan-pelabuhan besar akan dibangun dan standarnya tidak kalah dengan pelabuhan dunia. Setidaknya ada dua pelabuhan besar yang sedang dibangun di wilayah barat, yaitu Kuala Tanjung di Sumatra Utara dan Tanjung Priok di Jakarta.
Akhir pekan lalu, kita lihat kapal besar mulai masuk Tanjung Priok. Apabila sebelumnya hanya kapal berukuran 5.000 dead weight tonnage yang masuk, kemarin kapal berukuran 8.500 dwt sudah bisa masuk. Tidak lama lagi, diharapkan, kapal berukuran 10 ribu dwt bisa masuk ke Tanjung Priok. Kalau kita sudah bisa didatangi kapal superbesar berukuran 18 ribu dwt, kita bisa sejajar dengan Singapura. Namun, ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena semua bongkar muat harus dilakukan dengan kecepatan tinggi agar tercipta efisiensi dan kualitas pelayanan yang prima.
Benar seperti dikatakan Menhub, layanan jasa penundaan merupakan salah satu ujian bagi Indonesia. Kalau kita mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, orang baru percaya untuk menggunakan jasa kepelabuhan Indonesia dan lebih dari itu kemudian berlabuh di pelabuhan Indonesia. Pilihan untuk singgah di Kuala Tanjung dan Tanjung Priok ialah sesuatu yang masuk akal karena kita memiliki Selat Sunda yang bisa menjadi pilihan lain dari Selat Malaka. Kapal yang akan menuju Jepang dan Tiongkok bisa menggunakan Selat Sunda yang lebih lebar dan lebih lengang.
PT Pelabuhan Indonesia I yang dipercaya untuk memberikan jasa penundaan kini menjadi ujung tombak untuk membangun kebesaran maritim Indonesia. Singapura dan Malaysia tidak begitu saja mengizinkan Indonesia untuk menawarkan jasa pelayanan ini. Namun, kesempatan itu tidak bisa ditunggu, tetapi memang harus direbut. Kita lihat dengan perjalanan waktu bagaimana putra-putra Indonesia menunjukkan kualitas sebagai penyedia jasa penundaan yang andal.
