POLITIK aliran di Indonesia kiranya berakar pada teori ‘agama Jawa’ yang dikemukakan antropolog Clifford Geertz. Geertz membagi keberagamaan masyarakat Jawa ke dalam tiga tipologi, yakni santri, abangan, priayi.
Politik aliran betul-betul berwujud di Pemilu 1955, pemilu yang oleh Herberth Feith disebut eksperimen demokrasi. Empat partai terbesar di pemilu pertama itu, yakni Partai Nasional Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia, mencerminkan politik aliran. Dalam satu kampanye, PKI menggunakan semboyan 'PNI partai priayi, Masyumi dan NU partai santri, tetapi PKI partai rakyat'. 'Partai rakyat’ bolehlah kita ganti dengan ‘partai abangan’ karena sebagian besar masyarakat Jawa pemilih PKI kiranya masuk golongan abangan.
Kompetisi sengit terjadi di antara keempat partai. Di medan budaya, kompetisi sengit terjadi antara partai abangan dan partai santri, antara PKI dan poros Masyumi-NU. Di medan kelas, terutama dalam reformasi agraria, pertarungan sengit terjadi antara PKI dan 'koalisi' PNI-Masyumi-NU. PKI didukung petani tanpa tanah, sedangkan PNI, Masyumi, dan NU disokong para tuan tanah.
Pemilu-pemilu Orde Baru berupaya mengurangi ketegangan politik aliran. Partai-partai santri berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan yang berlambang Kabah. Partai Kristen-nasionalis abangan berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Muncul Golkar yang bisa dikatakan partai priayi.
Pertarungan sengit terjadi antara partai santri dan partai priayi, antara PPP dan Golkar. PPP punya semboyan kampanye 'Islam agamaku, Kabah pilihanku'. Golkar menyainginya dengan semboyan kampanye 'Islam agamaku, Kabah kiblatku, Golkar pilihanku'.
Di Pemilu 1997, PPP 'berkoalisi' dengan PDI melalui fenomena 'Mega-Bintang' melawan Golkar. Waktu itu lambang PPP berubah menjadi bintang, lambang sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak awal, pemerintah keberatan PPP menggunakan lambang Kabah. Namun, karena PPP mengancam mengundurkan diri dari pemilu, pemerintah mengizinkannya memakai lambang Kabah.
Pemilu 1999, pemilu pertama di era Reformasi, serupa Pemilu 1955. Sebanyak 48 partai mengikuti pemilu. Politik aliran muncul kembali. Puncaknya terjadi ketika MPR memilih presiden. MPR semestinya menyepakati Megawati menjadi presiden karena PDIP memenangi Pemilu 1999. Namun, poros Islam, atas nama agama bahwa perempuan 'haram' menjadi pemimpin, menolak Megawati yang berasal dari poros nasionalis.
Muncul poros tengah yang digagas Amien Rais. Poros tengah menyodorkan Abdurrahman Wahid yang nasionalis-religius sebagai presiden dan bisa diterima baik oleh poros Islam maupun poros nasionalis. Itulah sebabnya Gus Dur sering mengatakan dirinya menjadi presiden dengan modal dengkul, itu pun dengkul Amien Rais. Namun, dengkul Amien Rais pula yang menyodok Gus Dur hingga dia terjungkal dari kursi kepresidenan.
Banyak partai Islam, juga partai Kristen, tersingkir, tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 karena tidak laku di pasar partai-partai. Partai Keadilan, partai berideologikan Islam, harus bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa mengikuti Pemilu 2004. Sejak Pemilu 2004, partai andalan berbasis Islam praktis tinggal PKS, PPP, plus PKB, dan PAN. PKB dan PAN sesungguhnya berideologikan Pancasila. PKS dan PPP berideologikan Islam.
Politik aliran kiranya tak beroperasi lagi sejak Pemilu 2004. Kekuatan partai-partai Islam tak kuasa menyaingi partai-partai nasionalis. Terjadi 'kawin silang' antara poros nasionalis dan poros Islam. Partai Islam terserap oleh partai-partai nasionalis di koalisi pemerintahan.
Akan tetapi, tidak muncul di pemilu legislatif, politik aliran hadir di pemilu eksekutif. Politisasi Islam berlangsung di Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pilpres 2019. Politisasi Islam terbukti menyebabkan pembelahan di masyarakat.
Muncul wacana pembentukan poros Islam. Wacana itu berawal dari pertemuan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pekan lalu. Poros yang terdiri dari dua partai Islam itu, sekalipun ditambah PKB dan PAN, tidak akan mampu menyaingi poros nasionalis. Apalagi, PKB dan PAN menolak bergabung ke poros Islam, makin kempis kekuatan poros Islam itu jika kelak terbentuk. Setelah sempat menurun karena presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq, korupsi, perolehan suara PKS relatif stagnan dari pemilu ke pemilu. PPP di Pemilu 2019 berada di urutan buncit di antara partai yang lolos ke Senayan.
Mungkin gagasan poros Islam hadir dari nostalgia masa lalu, bahwa partai-partai Islam mampu berbicara di kancah perpolitikan nasional. Di Pemilu 1955, Masyumi dan NU sukses menduduki empat besar dalam perolehan suara bersama PNI dan PKI. Pada 1999, poros Islam sukses menghadang Megawati menjadi presiden.
Namun, melihat kenyataan politik saat ini ketika suara partai-partai Islam stagnan bahkan relatif berkurang, poros Islam tak mampu menyaingi poros nasionalis yang terdiri dari tiga partai raksasa, PDIP, Golkar, Gerindra. Politisasi Islam pun menyebabkan pembelahan masyarakat, suatu kenyataan masa silam yang kelam, yang pantang dibangkitkan kembali. Walhasil, gagasan poros Islam hanyalah romantisme masa silam. Poros Islam tak ubahnya poros silam, poros masa silam.
