Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Jebakan Pendapatan

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group
20/3/2021 05:00
Jebakan Pendapatan
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

ADA momok menakutkan dalam ekonomi, yakni middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Sebegitu menakutkannya sampai-sampai banyak pejabat negara, termasuk pejabat Indonesia, yang mengingatkan bahayanya perangkap pendapatan menengah tersebut.

Pekan ini, Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut perekonomian Indonesia harus tumbuh 6% hingga 7% agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Bagi Suharso, peringatan itu penting agar negeri ini tidak berleha-leha.

Middle income trap ialah kegagalan suatu negara untuk naik kelas, dari pendapatan menengah-bawah (lower-middle income) ke menengah-atas (upper-middle income). Kondisi itu banyak terjadi pada negara yang tak cukup kemampuan berpindah dari berpendapatan menengah ke pendapatan tinggi.

Musababnya mereka tak mampu lagi bersaing dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja, tetapi tidak juga mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi. Posisinya serbaterjepit.

Negara yang masuk perangkap pendapatan menengah akan kehilangan keunggulan kompetitif mereka dalam mengekspor barang-barang jadi karena gaji pekerja di negara tersebut meningkat. Pada saat yang sama, negara ini tidak mampu bersaing secara ekonomi dengan negara-negara maju di pasar dengan nilai tambah yang tinggi.

Akibatnya, negara-negara yang baru saja terindustrialisasi (seperti Afrika Selatan dan Brasil), misalnya, belum keluar dari kelompok pendapatan menengah selama beberapa dasawarsa karena produk nasional bruto per kapita mereka 'tersangkut' dalam kisaran US$1.000 hingga US$12.000. Negara-negara dalam jebakan tersebut menghadapi masalah berupa investasi yang rendah, pertumbuhan industri sekunder yang lambat, diversifikasi industri yang kurang, dan kondisi lapangan kerja yang buruk.

Karena itu, pesan penting dari Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional soal capaian pertumbuhan ekonomi tersebut bukan berangkat dari ruang kosong. "Pertumbuhan ekonomi dari 2022 paling tidak rata-rata 7% sehingga kita bisa melepaskan diri atau lulus dari middle income trap," katanya dalam raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (17/3).

Suharso tentu tidak ingin Indonesia seperti Afrika Selatan atau Brasil yang rata-rata pertumbuhan ekonominya tak beranjak dari kisaran 4% hingga 5%. Ia menuturkan, jika rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 6%, Indonesia akan lolos dari perangkap pendapatan menengah dengan pendapatan per kapita US$12.500 pada 2040. Syukur-syukur bila ekonomi bisa tumbuh rata-rata 7%, itu bisa membuat negeri ini melesat.

Fakta di atas kiranya bisa membuat pemangku kepentingan di Republik ini pening kepala. Apalagi, pascapandemi pertumbuhan ekonomi diperkirakan baru bisa digenjot di angka 5% saja. Itu jelas tidak akan cukup untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap sebelum 2045. Mengapa? Karena angka 5% tersebut tidak mampu mengembalikan jumlah pengangguran ke tingkat sebelum krisis.

Hal itu terlihat dari pandemi yang menyebabkan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia turun dari US$3.927,26 pada 2018, sempat naik menjadi US$4.174,53 pada 2019, tetapi turun ke US$3.911,72 pada 2020. Sementara itu, gross national income (GNI) per kapita Indonesia turun, dari US$3.810,23 pada 2018 dan sempat naik menjadi US$4.047,62 pada 2019, lalu turun akibat pandemi ke level US$3.806,37 pada 2020.

Jika pendapatan per kapita terus anjlok, Indonesia diperkirakan kembali turun 'kasta' ke kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Namun, melihat gelagat dan prediksi tren pertumbuhan ekonomi, rasa-rasanya capaian pertumbuhan 5% di 2021 setelah kontraksi 2,07% tahun lalu tergolong modal bagus. Dengan modal itu, Indonesia diperkirakan kembali menjadi negara berpendapatan menengah-tinggi pada 2022.

Untuk itu, dibutuhkan strategi jitu memperkenalkan proses-proses baru dan mencari pasar baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekspor.

Peningkatan permintaan domestik juga merupakan strategi yang penting untuk mendongkrak terciptanya kelas menengah yang semakin membesar. Kelas menengah yang menggunung tadi akan menggunakan daya beli mereka untuk membeli produk-produk inovatif dengan kualitas tinggi dan membantu mendorong pertumbuhan.

Tantangan terbesar ialah beralih dari pertumbuhan yang didorong sumber daya alam dan bergantung pada tenaga kerja berbiaya murah menjadi pertumbuhan yang didasarkan pada produktivitas tinggi dan inovasi. Namun, kita sudah memulainya dalam bentuk investasi di bidang infrastruktur yang membuka akses ekonomi secara luas.

Namun, langkah tersebut belum cukup. Harus ada terobosan menciptakan pendidikan berkualitas tinggi yang mendorong kreativitas dan terobosan dalam bidang sains dan teknologi. Jika itu bisa diwujudkan dalam tempo sesingkat-singkatnya, jalan keluar dari jebakan sudah di depan mata.



Berita Lainnya
  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.