Demokrasi Ambyar

YANGON dan Mandalay, bagi Khin Lay, serupa padang Kurusetra. Dalam pewayangan, Kurusetra adalah sebuah palagan peperangan besar Pandawa melawan Kurawa. Yang pertama melambangkan keagungan dan kebenaran, sedangkan yang kedua menggambarkan kejahatan dan kebengisan.

Khin Lay, bersama ribuan demonstran penentang kudeta militer Myanmar, hari-hari ini sangat diliputi keresahan. "Penumpasan dan penindasan terhadap pengunjuk rasa oleh polisi dan tentara terhadap pemrotes semakin brutal. Di Yangon dan Mandalay, mereka menembaki pengunjuk rasa yang menggelar aksi secara damai, tanpa kekerasan," ungkap Khin Lay.

Gelombang protes menentang kudeta militer di Myanmar memang tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera surut, bahkan bertambah besar. Sudah lebih dari 40 demonstran tewas ditembus timah panas sejak aksi menentang junta militer 1 Februari lalu. Inilah aksi terbesar di Myanmar sejak Revolusi Saffron menentang rezim militer pada 2007 yang dipimpin barisan biksu Buddha berkain oranye.

Protes massal ditandai dengan gerakan pembangkangan sipil, belakangan semakin dihadapi dengan unjuk kekuatan oleh aparat keamanan.

Pemerintahan militer pimpinan Jenderal Senior Min Aung Hlaing berkali-kali mengingatkan bahwa pihak berwenang tak akan segan-segan mengambil tindakan 'tegas' guna mengendalikan unjuk rasa jika terus berlanjut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi negara pada Senin (1/3), Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing mengatakan pemimpin protes dan 'penghasut' akan dihukum.

Namun, protes tak kunjung reda. Kemarahan demonstran memuncak saat Kyal Sin, gadis 19 tahun, yang ditembak mati pada pekan lalu, jenazahnya dilaporkan digali lagi oleh aparat Myanmar. Mempunyai panggilan Angel, Kyal tewas dengan luka di kepala pada Rabu (3/4), dan menjadi ikon gerakan penentang kudeta. Penggalian kembali jenazah Kyal menuai kemarahan publik, yang menyebut junta militer berusaha menyembunyikan kejahatan mereka.

Mereka yang marah salah satu di antaranya Khin Lay, salah seorang aktivis yang kerap berorasi di tengah massa dan juga di depan perwakilan sejumlah negara di Yangon, termasuk Kedutaan Besar Indonesia.

Pesannya jelas, "Tolong jangan berbicara dengan pihak militer dan hormatilah suara kami, rakyat Myanmar."

Suara yang dimaksud ibu berusia 50 tahun itu ialah hasil pemilu pada 8 November 2020 yang kembali dimenangi secara mutlak oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Namun, oleh kubu oposisi dan militer, hasil pemilu tersebut dinyatakan tidak sah dengan alasan diwarnai kecurangan, kendati Komisi Pemilihan Umum setempat menampik tudingan itu. Sengketa hasil pemilu lantas digunakan sebagai landasan perebutan kekuasaan oleh militer pada 1 Februari 2021, bertepatan dengan hari pertama sidang parlemen baru.

Peta sosial politik antara Myanmar sekarang dan Indonesia pada 1998 ketika gelombang demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur sekaligus mereformasi tatanan Orde Baru, tidak sepenuhnya berbeda. Hampir semua elemen masyarakat Indonesia ketika itu turun ke jalan. Semula diawali dengan aksi damai, demonstrasi massal akhirnya berubah frontal dan tidak pelak lagi pecah kekerasan.

Praktik korupsi dan nepotisme, ditambah ada krisis ekonomi yang terjadi saat itu, tak pelak menyadarkan banyak orang bahwa Orde Baru sudah saatnya selesai. Ditambah dengan penembakan mahasiswa Trisakti, jadilah rezim yang berkuasa lebih dari tiga dekade itu tumbang. Sejak itu, demokratisasi di Tanah Air jadi pilihan yang disepakati tak akan dipukul mundur. Terlepas masih adanya persoalan pada pelembagaan demokrasi, kita patut bersyukur semua elemen di negeri ini tak tergoda untuk meniru gaya Myanmar.

Di Myanmar, transisi demokrasi sudah ambyar. Di sejumlah negara, jalan demokrasi terus dikritisi, bahkan digerogoti. Namun, tak banyak pilihan jalan yang mendatangkan kemajuan peradaban, dan demokrasi masih terbukti yang paling baik. John Jeffries Martin, profesor sejarah dari Duke University, termasuk yang optimistis demokrasi tetaplah jalan terbaik untuk keadilan dan kemajuan.

Dalam artikel yang dia tulis di Washington Post, pada 21 Mei 2019, berjudul Why Study History? Because It Can Save Us from Democratic Collapse, Martin menandaskan jika orang mau belajar pada sejarah demokrasi, khususnya sejarah gagasan demokrasi dari para 'bapak demokrasi', orang akan mendapatkan bekal yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan terhadap demokrasi yang memang selalu ada di dalamnya.

Martin percaya bahwa ide dasar demokrasi dalam wujud pembagian kekuasaan negara ke beberapa lembaga yang berbeda, merupakan pembelajaran yang cermat terhadap pengalaman sejarah manusia dalam mengelola kekuasaan. Formula demokrasi yang melahirkan mekanisme checks and balances atau saling periksa yang memunculkan keseimbangan, tidak lahir dari angan-angan kosong.

Apa yang terjadi di Myanmar, termasuk kegelisahan Khin Lay, memberi pelajaran penting bagi negeri ini untuk setia pada konsensus bersama: jalan demokrasi. Tak ada alasan untuk mundur karena anak panah demokrasi telah meluncur. Ingatlah pesan Bung Hatta, proklamator kita dalam Demokrasi Kita (1966), yang menyerukan, ‘Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsafan’.