Nyali Dewan ke Luar Negeri

PIDATO Ketua DPR Puan Maharani sejuk terdengar. Ia mengajak seluruh anggota DPR untuk menyikapi wabah virus korona dengan kesatuan sikap yang sama. 

Kesatuan sikap yang dimaksud Puan ialah bergotong royong, kerja bersama, bersatu dalam satu tekad yang sama untuk menyelamatkan Indonesia. Puan menyampaikan pidato itu di hadapan 45 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 297 secara virtual pada pembukaan masa sidang III, 30 Maret 2020. 

Saat itu Puan didampingi tiga wakilnya, yaitu Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. Bersuara lantang, Puan membatasi kunjungan kerja anggota ke luar negeri maupun luar kota di tengah pandemi covid-19. 

Hanya selang sehari, pada 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi covid-19. “Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata Jokowi dalam video conference dari Istana Bogor. 

Status darurat kesehatan belum dicabut, penyebaran virus korona tak kunjung bisa dibendung hingga kini. Karena itu, mestinya, komitmen kesatuan sikap yang sama dari DPR masih mengikat, termasuk membatasi kunjungan kerja ke luar negeri. 

Istilah yang dipakai memang ‘membatasi kunjungan kerja ke luar negeri’. Membatasi artinya tidak melarang sama sekali, tergantung urgensinya. Bila kunjungan ke luar negeri itu membawa manfaat untuk rakyat, misalnya DPR melakukan diplomasi vaksin, tentu patut didukung sepenuhnya. 

Publik tentu saja terkejut, sangat terkejut, atas beredarnya surat dari DPR kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Qatar yang menerangkan rencana kunjungan kerja anggota Komisi I DPR, 28 Februari-6 Maret 2021. 

Lebih terkejut lagi karena surat bernomor PW/01959/DPR RI/II/2021 itu ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ikut mendampingi Puan dalam rapat paripurna 30 Maret 2020. Memang, surat itu keluar hampir setahun setelah pidato Puan yang membatasi kunjungan kerja ke luar negeri. 

Azis meneken dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi urusan politik dan keamanan. Ruang lingkup tugasnya ialah alat kelengkapan dewan, yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, serta Badan Kerja Sama Antarparlemen dan Badan Legislasi. Adapun rencana kunjungan kerja ke Qatar merupakan usulan Komisi I yang antara lain membidangi urusan luar negeri. 

Komisi I DPR akhirnya membatalkan rencana kunjungan kerja ke Qatar. Alasannya ialah faktor pandemi, ketatnya protokol kesehatan, dan belum adanya surat balasan dari pemerintah Qatar. Pembatalan itu perlu diapresiasi seraya berharap rencana serupa, terutama di masa pandemi, juga ditiadakan. 

Anggota DPR patut dipuji setinggi langit karena masih punya nyali untuk berkunjung ke luar negeri di masa pandemi. Pada November 2020, Azis Syamsuddin memimpin delegasi DPR berkunjung ke Ukraina. Mereka menempuh jarak 9.533 kilometer. 

Laman kemenlu.go.id memberitakan pada 2 November 2020, delegasi yang dipimpin Azis Syamsuddin dan parlemen Ukraina antara lain membahas peningkatan dialog politik dan penguatan kerja sama bilateral. 

Azis Syamsuddin menyampaikan harapan pihak Indonesia untuk dapat memiliki rezim bebas visa paspor biasa di antara kedua negara demi lebih meningkatkan people to people contact serta hubungan perdagangan dan pariwisata. Pihak Ukraina menyatakan siap menandatangani persetujuan terkait rezim bebas visa ini. 

Harus tegas dikatakan bahwa kalau materi pertemuan benar seperti yang diberitakan itu, tidak perlu jauh-jauh berjalan sampai ke Ukraina. Tidak ada urgensinya, apalagi saat itu virus korona masih mengganas. Jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia pada 2 November 2020 bertambah 2.618 kasus sehingga total positif 415.402, sembuh 345.566, dan meninggal 14.044.

Kiranya perlu disimak lagi pidato Presiden Joko Widodo di Senayan pada 16 Agustus 2019. “Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri, padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita,” kata Jokowi. 

Jokowi lantas mengeluarkan ponsel dari saku kiri celananya. Ponsel berwarna hitam itu dipegang dengan tangan kiri dan ditunjuk dengan tangan kanan. “Mau ke Amerika? Di sini komplet, ada semuanya. Mau ke Rusia? Di sini komplet, ada semuanya. Mau ke Jerman? Di sini ada semuanya,” sambung Jokowi. 

Bisa ditambahkan sendiri. Misalnya, mau mendapatkan informasi soal Qatar atau Ukraina, semua ada di genggaman. Ya, dunia sekarang berada dalam genggaman. Akan tetapi, mungkin Presiden lupa, kunjungan kerja tak selamanya untuk mendapatkan informasi, tapi juga dipakai untuk pelesiran dan mendapat uang saku. 

Saatnya DPR kembali memperteguh komitmen untuk kesatuan sikap yang sama menghadapi pandemi covid-19. Tidak perlulah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri bila tidak ada urgensinya, apalagi mencari-cari dan menyiasati urgensinya di saat pandemi. Tak perlulah menguji nyali.