Anies dan Banjir Lagi

SAYA tidak meragukan pengetahuan Gubernur Jakarta Anies Baswedan atas kaidah fikih al-muhafadzah alal-qadim al-shalih wal-akhdzu bil-jadid al-ashlah. Kaidah tersebut bermakna 'melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik'.

Saya juga berbaik sangka bahwa Gubernur Anies sudah berusaha sekuat tenaga menerapkan kaidah tersebut dalam mengatasi bencana banjir yang saban tahun menyambangi Ibu Kota. Perkara hasilnya masih jauh panggang dari api, kiranya butuh sesi khusus (bahkan mungkin webinar beberapa kali) untuk menelaah musabab kaidah tersebut susah diterapkan di Jakarta.

Boleh jadi Pak Gubernur belum menemukan 'nilai-nilai lama yang baik' sehingga tidak ada yang layak diambil atau diteruskan. Atau, jangan-jangan dia telanjur mendapati 'nilai-nilai baru yang jauh lebih baik' untuk digunakan. Namun, yang jelas, banjir masih terjadi. Hal-hal baru yang barangkali diyakini jauh lebih baik itu masih majal di lapangan bila hujan, khususnya di hulu, sangat deras dengan durasi berjam-jam.

Kapasitas saluran air sudah mentok: 100 milimeter per detik. Hujan yang datang di hulu dan hilir, kerap turun dengan intensitas tiga kali lipat kapasitas drainase Jakarta, yakni hingga lebih dari 300 milimeter per detik. Maka, air meluber menggenangi rumah-rumah, jalan raya, ataupun jalan masuk kompleks, kantor, toko, apatah lagi tempat parkir bawah tanah.

Ide Pak Gubernur Anies untuk 'menaturalisasi' sungai-sungai yang melintasi Ibu Kota belum terbukti lebih baik ketimbang pengerukan, penanggulan, dan pelebaran kali-kali yang masyhur disebut 'normalisasi'. Naturalisasi berarti membuat sungai-sungai menjadi alami dengan menanami pohon-pohon di kanan kirinya. Jika air dari hulu datang, tidak bakal menggenangi daratan, tetapi diserap ke bumi karena ada pohon-pohon tersebut.

Masalahnya, untuk sampai pada kemampuan bumi dan pohon Jakarta secara efektif menyerap air, butuh waktu yang amat panjang. Itu pun dengan syarat dan ketentuan berlaku: pembebasan lahan dan pengerjaan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif plus ada 'kesabaran revolusioner' warga Jakarta untuk mengikhlaskan tempat tinggal mereka disambangi banjir saban tahun.

Apalagi, kemampuan bumi Jakarta untuk menyerap air kurang dari 18% (idealnya 70%) karena 'hutan beton' sudah telanjur lebat. Ruang terbuka hijau pun hanya tersedia 9,9%, alias cuma memenuhi sepertiga dari total kebutuhan ruang terbuka hijau minimal 30%.

Fakta-fakta tersebut kian memperkuat argumen bahwa tampaknya Jakarta harus total 'melestarikan nilai-nilai lama yang baik'. Itu artinya, program normalisasi kali yang oleh pendahulu Anies ditargetkan mencapai sepanjang 33,6 kilometer (saat ini baru tercapai sekitar 16 kilometer) harus segera dituntaskan. Pun pula, program pembuatan bendungan atau situ-situ yang dirintis oleh Gubernur Jokowi dan diteruskan Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, sangat layak dilanjutkan.

Alhamdulillah, walaupun masih agak 'malu-malu', jalan menuju penuntasan normalisasi sudah dimulai. Setidaknya sudah ada kesepakatan antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk berbagi pekerjaan normalisasi kali-kali yang melintasi Ibu Kota tersebut. Yang diperlukan kali ini ialah keberanian secara terbuka untuk 'melestarikan hal-hal lama yang baik' secara murni dan konsekuen.

Baik Jokowi maupun Ahok tentu sudah melakukan kajian mendalam dan mencontoh praktik terbaik penanganan banjir di negara lain sebelum memutuskan menjalankan normalisasi tersebut. Praktik serupa terbukti sukses membuat Belanda terbebas dari banjir kendati sebagian besar daratan ‘Negeri Kincir Angin’ tersebut berada di bawah permukaan laut.

Nama asli Belanda ialah Koninkrijk der Nederlande yang berarti ‘negeri berdaratan rendah’. Itu karena sekitar 60% dari negara Belanda terletak di bawah permukaan laut. Permukaan tertinggi terdapat di Vaalsberg dengan ketinggian 321 mdpl (meter di atas permukaan laut), sedangkan permukaan terendah ialah Nieuwerker aan den IJssel yang berada 6,76 meter di bawah permukaan laut. Selain itu, sebagian wilayah Belanda yang sangat datar akan memperlambat aliran air ke laut.

Toh, Belanda bisa bebas banjir. Kesadaran posisi tersebut membuat para ahli di Belanda memutar otak. Lahirlah temuan membangun sejumlah bendungan, termasuk Bendungan Oosterschelde yang merupakan bendungan canggih sepanjang 9 km dan memiliki pintu air yang bisa menutup jika air pasang dan banjir datang. Sistem polder juga digunakan pemerintah Belanda untuk menghadang banjir serta mengontrol ketinggian air.

Polder merupakan sebidang tanah yang rendah, dikelilingi oleh tanggul yang membentuk semacam kesatuan hidrologis buatan. Ini artinya tak ada kontak dengan air dari daerah luar, selain yang dialirkan melalui perangkat manual ke tempat tersebut. Air buangan seperti air hujan di kumpulkan ke area polder ini, dan dipompa ke sungai atau kanal yang langsung bermuara ke laut.

Ide tersebut dipraktikkan Belanda di Batavia (Jakarta tempo dulu) dengan membuat Kanal Banjir Barat (KBB). Warisan baik Belanda itu pula yang melahirkan ide pembuatan Kanal Banjir Timur (KBT) serta diteruskan di era Jokowi dan Ahok dengan pembuatan situ dan bendungan di Jakarta.

Tunggu apa lagi, masih banyak 'nilai lama yang baik' yang layak diteruskan sembari menggali 'hal-hal baru yang lebih baik' dengan cara lebih matang. Publik Jakarta butuh banjir segera diakhiri, bukan merawat gengsi dengan meyakini caranya sendiri, tapi akhirnya tak kunjung menghadirkan bukti.