Memuluskan Stimulus

SALAH satu kata populer di situs pencarian daring dalam kurun setahun terakhir ialah ‘stimulus’. Di sejumlah laman berita arus utama, frasa ‘stimulus ekonomi’ bahkan masuk 5 besar berita paling populer selama pandemi covid-19.

Popularitas kata 'stimulus' ternyata berbanding lurus dengan realitas yang hidup di banyak negara. Laporan majalah The Economist edisi terakhir (13 Februari 2021) menunjukkan, hingga awal tahun ini, seluruh dunia sudah menggerojokkan dana stimulus sebesar US$12,7 triliun (setara Rp177,8 ribu triliun).

Anggaran sebesar itu mengeruk lebih dari 12% produk domestik bruto (PDB) dunia, juga mencapai 11 kali PDB Indonesia. Sebuah parade angka stimulus terbesar sejak gagasan tersebut dikenalkan pertama kali oleh John Maynard Keynes, ilmuwan besar Inggris.

Pada 1930-an, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi menantang gagasan ekonomi neoklasik. Penganut neoklasik meyakini bahwa pasar bebas, dalam jangka pendek hingga menengah, akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja fleksibel. Keynes berpendapat lain. Menurut dia, permintaan agregatlah yang menentukan tingkat aktivitas ekonomi. Melemahnya permintaan secara agregat akan memicu pengangguran dalam jangka waktu lama.

Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan 'kempis-kembangnya' siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Dari situ, muncullah kebijakan stimulus ekonomi yang diharapkan menjaga daya beli, menggerakkan permintaan, dan membuat roda ekonomi kembali melaju.

Langkah itu juga dilakukan Indonesia. Berdasarkan catatan, stimulus Indonesia digelontorkan menjadi tiga termin. Pertama, stimulus sebesar Rp8,5 triliun yang diluncurkan pada Februari 2020. Anggaran ini ditujukan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya. Stimulus fiskal ini diberikan ke sektor industri yang terdampak.

Kedua, stimulus sebesar Rp22,5 triliun pada Maret 2020. Dana ini difokuskan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong kemudahan ekspor-impor melalui stimulus fiskal dan nonfiskal, serta kebijakan sektor keuangan.

Ketiga, stimulus sebesar Rp405,1 triliun pada Maret 2020. Stimulus ini fokus untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, serta stabilitas sistem keuangan. Perinciannya, dana disalurkan ke program kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha dan pemulihan ekonomi, serta kebijakan sektor keuangan.

Stimulus ketiga kemudian ditambah dengan akumulasi dana menjadi Rp695,2 triliun atau setara 4,2% dari PDB. Pada 2021 ini, stimulus dilanjutkan dengan fokus yang lebih didominasi UMKM, juga program pemulihan ekonomi nasional.

Setelah stimulus digerojokkan, benarkah mampu membangkitkan dan menggerakkan perekonomian? Harus diakui, butuh kajian yang lebih detail dan mendalam untuk menjawab hal itu. Tapi, setidaknya, tren pertumbuhan ekonomi yang mulai naik (kendati masih terkontraksi) menjadi sinyal bahwa stimulus membuahkan hasil.

Setelah ekonomi terkontraksi sangat dalam di kuartal II 2020 hingga tumbuh -5,32%, pada kuartal III ada perbaikan menjadi -3,49%. Di kuartal IV 2020, angin pembalikan mulai terasa, dengan perekonomian yang tumbuh -2,19%. Tren pertumbuhan yang mulai mendaki tersebut menunjukkan tanda bahwa stimulus ekonomi berjalan walaupun belum terlalu mulus.

Bagaimanapun, stimulus merupakan jalan pintas jangka pendek menahan kemerosotan ekonomi lebih jauh. Tanpa stimulus, boleh jadi angka-angka terdampak ekonomi buah dari pandemi covid-19 kian 'memerah'. Dengan ada stimulus saja jumlah masyarakat yang jatuh miskin bertambah 1,13 juta orang dalam kurun enam bulan (dari Maret 2020 ke September 2020) menjadi 27,55 juta (10,19%).

Maka, stimulus harus mulus agar resesi segera berhenti. Namun, terus-menerus mengandalkan stimulus (utamanya stimulus fiskal) sebagai resep pelumas ekonomi, berisiko menggelembungnya defisit dan membengkaknya utang. Ini jelas berisiko tinggi pada keberlanjutan ketahanan ekonomi kita.

Karena itu, sebagaimana diusulkan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, jalan terbaik dari kemelut ekonomi ini ialah bergegas terbebas dari covid-19. Tapi, ada syarat dan ketentuan berlaku: masyarakat mau berkolaborasi menjaga disiplin protokol kesehatan dan sukarela menerima suntikan vaksin covid-19, bukan sekadar gembira menerima 'suntikan' stimulus.