Headline

Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.

Fokus

Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.

Politik Mikrofon tanpa Substansi

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
08/10/2020 05:00
Politik Mikrofon tanpa Substansi
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

RAPAT Paripurna DPR yang menyetujui RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang lebih banyak buihnya. Aksesori politik yang dibumbu-bumbui drama mikrofon malah menutupi substansi.

Substansi rapat paripurna yang digelar Senin (5/10) ialah dengan diundangkannya Cipta Kerja, terpenuhi sudah salah satu janji pelantikan Presiden Joko Widodo. Sebagai janji pelantikan tentu saja sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Ketika dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi mengatakan, “Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.”

Menurut Jokowi, setiap UU tersebut menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Elok nian bila saat mengesahkan RUU Cipta Kerja, DPR bertanya kepada Presiden Jokowi kapan RUU Pemberdayaan UMKM diajukan ke DPR. Dengan demikian, dalam setiap kesempatan, DPR memastikan Presiden memenuhi janji pelantikannya.

Pengesahan RUU Cipta Kerja yang dibahas selama enam bulan itu sebuah keniscayaan sebab pemerintahan Presiden Joko Widodo didukung 77,18% kekuatan di parlemen. Pada titik ini bolehlah mengacungkan jempol karena tidak satu pun partai pendukung pemerintah yang membelot di Senayan. Semua satu suara.

Kebiasaan bersatu di kabinet tapi oposisi di parlemen tidak tampak kali ini. Karena itu, patut diapresiasi Presiden yang mampu menyelaraskan derap langkah partai pendukungnya.

Sangatlah disayangkan, parlemen yang dikuasai pendukung Jokowi itu tidak mampu menyajikan substansi RUU Cipta Kerja ke ruang publik. Malah ruang publik dikuasai informasi menyesatkan sehingga memicu demonstrasi di mana-mana.

Ruang rapat paripurna dewan sebagai panggung politik malah dimanfaatkan secara efektif oleh oposisi. Fraksi oposisi yang melakukan walk-out dipersepsikan publik sebagai minoritas yang tertindas karena membela pekerja.

Kehadiran oposisi yang cerdas memang dibutuhkan untuk mengimbangi pemerintahan yang sangat kuat saat ini. Secara teoretis, oposisi yang cerdas dibutuhkan sebagai pengontrol agar pemerintah tidak terjerumus menjadi diktator. Ia diperlukan sebagai penyeimbang supaya pemerintah tak gemar mengumbar janji, apalagi menyimpang.

Oposisi bisa berperan sebagai advocatus diaboli atau iblis yang menyelamatkan dengan gangguan terus-menerus. Sayangnya, gangguan itu ditanggapi dengan lelucon mikrofon, bukan perdebatan substansi RUU Cipta Kerja.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ia sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman yang merasa tidak diberi hak berbicara. Perdebatan antara dua kawan lama itu, keduanya pernah sama-sama menjadi pemimpin Komisi III DPR, berujung walk-out Partai Demokrat.

Tegas dikatakan bahwa walk-out adalah sikap politik. Akan tetapi, walk-out yang terjadi itu hanya masalah sepele karena menyangkut diizinkan atau tidaknya interupsi sebelum pemerintah memberi keterangan.

Perhatian publik malah tertuju kepada Ketua DPR Puan Maharani yang duduk mendampingi Azis. Aksi Puan yang diduga mematikan mikrofon saat politikus Partai Demokrat, Irwan atau Irwan Fecho, sedang interupsi tertangkap kamera salah satu stasiun televisi dan menjadi viral.

Banyak orang yang tidak percaya bahwa Puan melakukan tindakan yang dulu ia protes keras. Puan pernah melakukan protes keras dengan melakukan walk-out dari Rapat Paripurna DPR karena mikrofon dimatikan.

Ketika itu, 2 Oktober 2014, DPR menggelar rapat dengan agenda pemilihan pimpinan DPR. Pada saat itu DPR dikuasai koalisi pendukung Prabowo. Sepanjang rapat berlangsung, mikrofon selalu mati pada saat pendukung Jokowi menginterupsi.

Selaku Ketua Fraksi PDIP, Puan protes keras. “Misalnya saja, semua mic kami di ruang paripurna tak bisa nyala. Saya tak tahu apa masalahnya. Apa ada intervensi?” ujarnya. Puan tentu saja sudah merasakan sakit hati akibat politisasi mikrofon.

Sekjen DPR Indra Iskandar pun buru-buru meluruskan insiden mikrofon mati. Kata dia, pimpinan sidang hanya menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat.

Politisasi mikrofon memperlihatkan kualitas demokrasi yang masih rendah. Eloknya, di panggung politik, anggota DPR lantang bicara adu argumentasi dan rakyat menjadi wasitnya.



Berita Lainnya
  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik