KEARIFAN lokal Minang, bila dicocok-cocokkan, sangat cocok dengan Pancasila. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah sejalan dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Saitiak saayam, sasakik sasanan, sahino samalu, ma nan ado samo dimakan, nan indak samo dicari, cocok dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di mano bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang setara dengan nasionalisme, kebangsaan, sila Persatuan Indonesia. Randah tak dapek dilangkah, tinggi tak dapek awak panjek sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Rumah gadang sebagai rumah bersama cocok dengan prinsip sosialisme Indonesia dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Namun, apakah itu semua menjadi ukuran orang Minang sangat Pancasilais? Jangan-jangan kecocokan itu cuma kebetulan karena nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal Minang dan Pancasila bersifat relatif universal? Falsafah Jawa sangkan paraning dumadi bahwa asal dan tujuan hidup ialah Tuhan, misalnya, sejalan dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa. Pun prinsip tauhid dalam Islam sejalan dengan sila pertama Pancasila. Lalu, konsep kasih dalam Kristen cocok dengan prinsip kemanusiaan dalam Pancasila. Jangan lupa, ide kesetaraan dalam Marxisme juga sebanding dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.
Bahkan, organisasi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pembentukannya belum tentu Pancasilais. Dasar pembentukan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ialah Pancasila. Namun, kita meragukan HTI Pancasilais karena dia dicurigai memperjuangkan khilafahisme yang bertentangan dengan Pancasila sehingga negara membubarkannya. Namun, kita tidak meragukan Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pancasilais meski Islam menjadi ideologinya.
Kita tidak meragukan tokoh-tokoh Minang, seperti Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, atau Haji Agus Salim, yang berkontribusi pada kemerdekaan sebagai Pancasilais. Namun, secara post factum, kita mengecap tokoh-tokoh komunis semacam Aidit atau Wikana sebagai tidak Pancasilais, meski mereka berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia.
HTI, bila dilihat dari dasar pembentukan organisasi bisa dikatakan Pancasilais, tetapi bila dilihat dari berbagai kegiatannya, banyak yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. PPP bila dilihat dari ideologinya tidak Pancasilais, tetapi bila dilihat dari kegiatan politik yang dilakoninya sangat Pancasilais. Bila melihat kontribusi Aidit pada kemerdekaan, kita boleh menyebutnya Pancasilais, tetapi ketika kita melihat pemberontakan yang dipimpinnya pascakemerdekaan, kita mengecapnya anti-Pancasila. Kearifan lokal Minang seperti disebut di atas sangat Pancasilais, tetapi sejumlah kasus intoleransi yang terjadi di sana tidak Pancasilais.
Oleh karena itu, persoalan sesungguhnya bukanlah apakah kita Pancasilais atau tidak Pancasilais, melainkan seberapa Pancasilais kita. Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebutkan semoga Sumbar memang mendukung negara Pancasila semestinya kita letakkan dalam konteks itu. Puan tidak sedang meragukan ‘Pancasialisme’ orang Minang. Puan tidak sedang sesumbar dia paling Pancasilais. Puan sedang mendorong, mendoakan, mengharapkan, Sumbar makin Pancasilais, betulbetul Pancasilais, Pancasilaismenya mendekati sempurna. Yang namanya doa pastilah mengharapkan kebaikan. Mengapa kita berprasangka buruk pada doa berharap kebaikan?
Pada dasarnya tidak ada ukuran eksak atau standar objektif untuk mengatakan seseorang atau sekelompok orang tidak Pancasilais atau Pancasilais. Kecilnya suara PDIP atau kekalahan Jokowi dalam dua pilpres di Sumbar tidak bisa dijadikan ukuran Sumbar tidak Pancasilais atau Pancasilais. Pun, Puan sama sekali tidak mengatakan itu. Tafsir politisi atau pengamat yang menduga-duga kekalahan PDIP dan Jokowi menjadi dasar pernyataan Puan.
Karena tak ada ukuran eksak Pancasilais atau tidak Pancasilais, pembubaran HTI pun diperkarakan ke pengadilan. Satu anggota DPR mempertanyakan apa ukurannya HTI tidak Pancasilais sehingga dibubarkan, padahal dasar pembentukan organisasi tersebut Pancasila. Namun, pengadilan mengukuhkan pembubaran HTI. Meski begitu, pembubaran HTI sesekali muncul sebagai polemik karena, ya itu tadi, tidak ada ukuran pasti Pancasilais atau tidak Pancasilais.
Ada satu masa penerapan nilai-nilai Pancasila kendur, tetapi di waktu lain kencang. Ada wilayah yang konsisten toleran atau Pancasilais, tetapi wilayah lain toleransi atau penerapan nilainilai Pancasilanya kendur. Sesekali bahkan sering kali muncul gangguan bagi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, membumikan Pancasila menjadi kegiatan tanpa henti, proses pantang menyerah. Sekali lagi, berprasangka baik saja bahwa pernyataan Puan merupakan upaya untuk makin membumikan Pancasila di Sumbar.
