Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Sumbar makin Pancasilais

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group
05/9/2020 05:00
Sumbar makin Pancasilais
Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group.(MI/Ebet)

KEARIFAN lokal Minang, bila dicocok-cocokkan, sangat cocok dengan Pancasila. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah sejalan dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Saitiak saayam, sasakik sasanan, sahino samalu, ma nan ado samo dimakan, nan indak samo dicari, cocok dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di mano bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang setara dengan nasionalisme, kebangsaan, sila Persatuan Indonesia. Randah tak dapek dilangkah, tinggi tak dapek awak panjek sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Rumah gadang sebagai rumah bersama cocok dengan prinsip sosialisme Indonesia dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Namun, apakah itu semua menjadi ukuran orang Minang sangat Pancasilais? Jangan-jangan kecocokan itu cuma kebetulan karena nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal Minang dan Pancasila bersifat relatif universal? Falsafah Jawa sangkan paraning dumadi bahwa asal dan tujuan hidup ialah Tuhan, misalnya, sejalan dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa. Pun prinsip tauhid dalam Islam sejalan dengan sila pertama Pancasila. Lalu, konsep kasih dalam Kristen cocok dengan prinsip kemanusiaan dalam Pancasila. Jangan lupa, ide kesetaraan dalam Marxisme juga sebanding dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

Bahkan, organisasi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pembentukannya belum tentu Pancasilais. Dasar pembentukan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ialah Pancasila. Namun, kita meragukan HTI Pancasilais karena dia dicurigai memperjuangkan khilafahisme yang bertentangan dengan Pancasila sehingga negara membubarkannya. Namun, kita tidak meragukan Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pancasilais meski Islam menjadi ideologinya.

Kita tidak meragukan tokoh-tokoh Minang, seperti Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, atau Haji Agus Salim, yang berkontribusi pada kemerdekaan sebagai Pancasilais. Namun, secara post factum, kita mengecap tokoh-tokoh komunis semacam Aidit atau Wikana sebagai tidak Pancasilais, meski mereka berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia.

HTI, bila dilihat dari dasar pembentukan organisasi bisa dikatakan Pancasilais, tetapi bila dilihat dari berbagai kegiatannya, banyak yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. PPP bila dilihat dari ideologinya tidak Pancasilais, tetapi bila dilihat dari kegiatan politik yang dilakoninya sangat Pancasilais. Bila melihat kontribusi Aidit pada kemerdekaan, kita boleh menyebutnya Pancasilais, tetapi ketika kita melihat pemberontakan yang dipimpinnya pascakemerdekaan, kita mengecapnya anti-Pancasila. Kearifan lokal Minang seperti disebut di atas sangat Pancasilais, tetapi sejumlah kasus intoleransi yang terjadi di sana tidak Pancasilais.

Oleh karena itu, persoalan sesungguhnya bukanlah apakah kita Pancasilais atau tidak Pancasilais, melainkan seberapa Pancasilais kita. Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebutkan semoga Sumbar memang mendukung negara Pancasila semestinya kita letakkan dalam konteks itu. Puan tidak sedang meragukan ‘Pancasialisme’ orang Minang. Puan tidak sedang sesumbar dia paling Pancasilais. Puan sedang mendorong, mendoakan, mengharapkan, Sumbar makin Pancasilais, betulbetul Pancasilais, Pancasilaismenya mendekati sempurna. Yang namanya doa pastilah mengharapkan kebaikan. Mengapa kita berprasangka buruk pada doa berharap kebaikan?

Pada dasarnya tidak ada ukuran eksak atau standar objektif untuk mengatakan seseorang atau sekelompok orang tidak Pancasilais atau Pancasilais. Kecilnya suara PDIP atau kekalahan Jokowi dalam dua pilpres di Sumbar tidak bisa dijadikan ukuran Sumbar tidak Pancasilais atau Pancasilais. Pun, Puan sama sekali tidak mengatakan itu. Tafsir politisi atau pengamat yang menduga-duga kekalahan PDIP dan Jokowi menjadi dasar pernyataan Puan.

Karena tak ada ukuran eksak Pancasilais atau tidak Pancasilais, pembubaran HTI pun diperkarakan ke pengadilan. Satu anggota DPR mempertanyakan apa ukurannya HTI tidak Pancasilais sehingga dibubarkan, padahal dasar pembentukan organisasi tersebut Pancasila. Namun, pengadilan mengukuhkan pembubaran HTI. Meski begitu, pembubaran HTI sesekali muncul sebagai polemik karena, ya itu tadi, tidak ada ukuran pasti Pancasilais atau tidak Pancasilais.

Ada satu masa penerapan nilai-nilai Pancasila kendur, tetapi di waktu lain kencang. Ada wilayah yang konsisten toleran atau Pancasilais, tetapi wilayah lain toleransi atau penerapan nilainilai Pancasilanya kendur. Sesekali bahkan sering kali muncul gangguan bagi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, membumikan Pancasila menjadi kegiatan tanpa henti, proses pantang menyerah. Sekali lagi, berprasangka baik saja bahwa pernyataan Puan merupakan upaya untuk makin membumikan Pancasila di Sumbar.



Berita Lainnya
  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.