Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEARIFAN lokal Minang, bila dicocok-cocokkan, sangat cocok dengan Pancasila. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah sejalan dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Saitiak saayam, sasakik sasanan, sahino samalu, ma nan ado samo dimakan, nan indak samo dicari, cocok dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di mano bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang setara dengan nasionalisme, kebangsaan, sila Persatuan Indonesia. Randah tak dapek dilangkah, tinggi tak dapek awak panjek sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Rumah gadang sebagai rumah bersama cocok dengan prinsip sosialisme Indonesia dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Namun, apakah itu semua menjadi ukuran orang Minang sangat Pancasilais? Jangan-jangan kecocokan itu cuma kebetulan karena nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal Minang dan Pancasila bersifat relatif universal? Falsafah Jawa sangkan paraning dumadi bahwa asal dan tujuan hidup ialah Tuhan, misalnya, sejalan dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa. Pun prinsip tauhid dalam Islam sejalan dengan sila pertama Pancasila. Lalu, konsep kasih dalam Kristen cocok dengan prinsip kemanusiaan dalam Pancasila. Jangan lupa, ide kesetaraan dalam Marxisme juga sebanding dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.
Bahkan, organisasi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pembentukannya belum tentu Pancasilais. Dasar pembentukan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ialah Pancasila. Namun, kita meragukan HTI Pancasilais karena dia dicurigai memperjuangkan khilafahisme yang bertentangan dengan Pancasila sehingga negara membubarkannya. Namun, kita tidak meragukan Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pancasilais meski Islam menjadi ideologinya.
Kita tidak meragukan tokoh-tokoh Minang, seperti Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, atau Haji Agus Salim, yang berkontribusi pada kemerdekaan sebagai Pancasilais. Namun, secara post factum, kita mengecap tokoh-tokoh komunis semacam Aidit atau Wikana sebagai tidak Pancasilais, meski mereka berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia.
HTI, bila dilihat dari dasar pembentukan organisasi bisa dikatakan Pancasilais, tetapi bila dilihat dari berbagai kegiatannya, banyak yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. PPP bila dilihat dari ideologinya tidak Pancasilais, tetapi bila dilihat dari kegiatan politik yang dilakoninya sangat Pancasilais. Bila melihat kontribusi Aidit pada kemerdekaan, kita boleh menyebutnya Pancasilais, tetapi ketika kita melihat pemberontakan yang dipimpinnya pascakemerdekaan, kita mengecapnya anti-Pancasila. Kearifan lokal Minang seperti disebut di atas sangat Pancasilais, tetapi sejumlah kasus intoleransi yang terjadi di sana tidak Pancasilais.
Oleh karena itu, persoalan sesungguhnya bukanlah apakah kita Pancasilais atau tidak Pancasilais, melainkan seberapa Pancasilais kita. Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebutkan semoga Sumbar memang mendukung negara Pancasila semestinya kita letakkan dalam konteks itu. Puan tidak sedang meragukan ‘Pancasialisme’ orang Minang. Puan tidak sedang sesumbar dia paling Pancasilais. Puan sedang mendorong, mendoakan, mengharapkan, Sumbar makin Pancasilais, betulbetul Pancasilais, Pancasilaismenya mendekati sempurna. Yang namanya doa pastilah mengharapkan kebaikan. Mengapa kita berprasangka buruk pada doa berharap kebaikan?
Pada dasarnya tidak ada ukuran eksak atau standar objektif untuk mengatakan seseorang atau sekelompok orang tidak Pancasilais atau Pancasilais. Kecilnya suara PDIP atau kekalahan Jokowi dalam dua pilpres di Sumbar tidak bisa dijadikan ukuran Sumbar tidak Pancasilais atau Pancasilais. Pun, Puan sama sekali tidak mengatakan itu. Tafsir politisi atau pengamat yang menduga-duga kekalahan PDIP dan Jokowi menjadi dasar pernyataan Puan.
Karena tak ada ukuran eksak Pancasilais atau tidak Pancasilais, pembubaran HTI pun diperkarakan ke pengadilan. Satu anggota DPR mempertanyakan apa ukurannya HTI tidak Pancasilais sehingga dibubarkan, padahal dasar pembentukan organisasi tersebut Pancasila. Namun, pengadilan mengukuhkan pembubaran HTI. Meski begitu, pembubaran HTI sesekali muncul sebagai polemik karena, ya itu tadi, tidak ada ukuran pasti Pancasilais atau tidak Pancasilais.
Ada satu masa penerapan nilai-nilai Pancasila kendur, tetapi di waktu lain kencang. Ada wilayah yang konsisten toleran atau Pancasilais, tetapi wilayah lain toleransi atau penerapan nilainilai Pancasilanya kendur. Sesekali bahkan sering kali muncul gangguan bagi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, membumikan Pancasila menjadi kegiatan tanpa henti, proses pantang menyerah. Sekali lagi, berprasangka baik saja bahwa pernyataan Puan merupakan upaya untuk makin membumikan Pancasila di Sumbar.
PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.
SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).
Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.
TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved