Preman Dambaan Rakyat

DUA peristiwa premanisme baru-baru ini menggegerkan Tanah Air. Pertama, pembunuhan yang dilakukan tokoh preman John Kei terhadap anak buah tokoh preman saingannya, Nus Kei. Kedua, aksi anggota DPR yang mengusir direktur satu holding BUMN lalu meminta jatah corporate social responsibility atau CSR untuk daerah pemilihannya yang oleh sejumlah media digambarkan sebagai premanisme politik.

Istilah preman pertama kali lahir di dunia perkebunan di Deli, Sumatra Timur, kini Medan, Sumatra Utara. Preman berasal dari bahasa Belanda vrijeman. Vrije berarti bebas dan man laki-laki. Vrijeman kira-kira artinya laki-laki  bebas. Dalam bahasa Inggris disebut free man. Dari sisi etimologis atau asal muasal bahasa tidak ada preman perempuan.

Ceritanya, perkebunan di Deli tempo dulu mempekerjakan kuli Jawa, Tionghoa, juga Tamil. Namun, ada orang-orang yang menolak bekerja di perkebunan. Mereka inilah yang disebut vrijeman. Vrijeman dalam makna harfiahnya ialah mereka yang bebas atau tidak terikat dengan perkebunan.

Vrijeman ketika itu berhati mulia. Mereka sering kali tampil membela para kuli dari kekejaman tuan kebun. Rakyat menyukai mereka. Rakyat menyediakan mereka makan-minum gratis. Mereka bebas makan-minum. Bebas yang dalam bahasa Belanda disebut vrije, dilafalkan prei oleh lidah Melayu. Preman karena itu bisa pula singkatan dari prei makan-minum.

Para penguasa dan pengusaha perkebunan menganggap preman pembuat onar. Namun, ada pula tuan kebun yang memanfaatkan para preman untuk menangkap dan menghukum para kuli yang berulah. Kekuasaan memanfaatkan preman. Kekuasaan berselingkuh dengan preman.

Dalam perkembangannya, preman lebih banyak menyusahkan rakyat ketimbang melindungi rakyat. Pertarungan dua organisasi pemuda yang sering dikaitkan dengan premanisme di Medan menghadirkan ketakutan pada warga. Perkelahian kelompok John Kei dan Nus Kei di Jakarta pasti membuat rakyat takut.

Para preman sering memeras. Mereka menakut-nakuti seraya berjanji melindungi rakyat dengan imbalan. Satu penelitian mengungkap, pada kerusuhan Mei 1998 di Medan, para preman mengancam menjarah warga Tionghoa, tetapi berjanji melindungi mereka dengan imbalan. Kelompok yang sering disebut preman berjubah mendatangi pemilik majalah Playboy Indonesia di Bali dan berjanji tidak akan mengajukan banding atas kasus majalah yang dituduh porno itu asalkan sang pemilik mentraktir dan mengongkosi mereka naik haji. Ini serupa anggota DPR tadi yang mengancam mengusir direktur satu BUMN seraya meminta imbalan CSR.

Kekuasaan rupanya meniru tuan kebun memanfaatkan dan melindungi para preman. Sebagai imbalan, penguasa memberi mereka kewenangan mengelola lahan parkir atau menjadi penjaga keamanan. “Tercipta perbedaan kabur antara preman dan kekuasaan,” kata Jemma Purdey dalam buku Anti-Chinese Violence in Indonesia 1996-1999.

Banyak contoh perselingkuhan kekuasaan dan preman. Pada 1965, negara menganggap penjarahan, kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap kalangan Tionghoa oleh satu kelompok pemuda seusai peristiwa G-30 S sebagai kriminal biasa, bukan tindakan rasial. Satu organisasi yang dikaitkan dengan premanisme berunjuk rasa menandingi unjuk rasa mahasiswa menjelang Sidang MPR 1978. Polisi yang menembaki rumah tokoh preman di Medan setelah anak buah sang preman membunuh seorang polisi ‘ditegur’ pihak militer di penghujung Orde Baru. Kandidat kepala daerah di Sumatra Utara memanfaatkan jasa preman supaya menang di Pilkada Sumut 2008. Bahkan, kekuasaan pula yang melahirkan kelompok yang kelak disebut preman berjubah menjelang reformasi.

Dunia terbalik. Kini preman yang coba ‘memanfaatkan’ kekuasaan. Tim kuasa hukum John Kei diberitakan mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Mereka minta bertemu Jokowi supaya mendapat perlindungan presiden dari intervensi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam proses hukum terhadap John Kei.

Kita mendambakan preman beraksi serupa awal kelahirannya, yakni membela dan melindungi rakyat. Rakyat menginginkan preman beraksi serupa Robin Hood atau si Pitung. Akan tetapi, dambaan semacam ini kiranya utopis belaka, mustahil terjadi. Tiada jalan lain untuk menghilangkan premanisme, kecuali kekuasaan tak menyelingkuhinya dan tegas menindaknya secara hukum.